Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
RAPAT Paripurna DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang (UU) daerah otonom baru (DOB) Papua, yakni RUU Papua Tengah, RUU Papua Selatan, dan RUU Papua Pegunungan.
Atas pengesahan ini Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua Mesakh Mirin menyambut baik, karena dengan adanya DOB di Papua akan membuka harapan pembangunan dan pemenuhan kesejahteraan bagi rakyat Papua.
Namun meskipun demikian ia beranggapan, Papua masih membutuhkan DOB provinsi timur di Papua. Menurutnya Papua Timur layak dipertimbangkan untuk menjadi D
OB, Mesakh Mirin beranggapan, dengan adanya Papua Timur akan memperkuat aspek keamana kawasan karena daerah ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua Nugini. "Sehingga saya pikir, solusinya adalah memberikan lagi satu provinsi, Papua Timur dan itu layak. Dilihat dari aspek keamanan dan juga jangkauannya," paparnya kepada Parlementaria di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7).
Tak hanya aspek keamanan namun juga aspek budaya setempat harus menjadi perhatian penting. "Saya pikir aspek keamanan lebih bagus, kalau pembangunan lebih baik itu Pegunungan Tengah jangan satu provinsi," katanya.
"Namun harus ada satu lagi, yaitu Provinsi Papua Timur yang jauh lebih penting. Saya pikir dengan adanya ini, ada pemetaan wilayah, suku dan adat yang perlu diperhatikan," jelas Mesakh Mirin.
Baca juga: Anggota DPR Andi Akmal Soroti Melambungnya Harga Pangan
Menurutnya, dengan adanya Papua Timur, dia optimis untuk bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar terutama di bidang kesejahteraan dan pembangunan.
"Saya mohon kepada pemerintah dan DPR RI Komisi II, harus lihat pemetaan wilayah berdasarkan kultur budaya, sehingga provinsi yang layak adalah Provinsi Papua Timur karena terdiri dari Pegunungan Bintang yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Jaraknya hanya 1-2 km sudah sampai Papua Nugini," ungkap Mesakh Mirin. (RO/OL-09)
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
WARGA Kabupaten Brebes Selatan, melalui Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Brebes (KP2KB), mengancam akan menggeruduk DPRD Jateng, jika tidak segera menggelar rapat Paripurna
Bila kebijakan moratorium dicabut, kata dia, maka disepakati agar pembentukan daerah dilakukan secara terbatas dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional.
POI 2024 ialah wadah bagi putri-putri daerah untuk menyalurkan bakat dan talenta mereka.
POLDA Papua mengimbau warga di wilayah Papua dan tiga daerah otonomi baru (DOB) untuk mewaspadai cuaca ekstrem. Hal ini menyusul prakiraan cuaca hujan intensitas sedang hingga lebat oleh BMKG
Dalam tiga bulan terakhir Pemprov Papua Pegunungan mengawal intens beberapa agenda prioritas pemerintah di daerah pegunungan seperti, penanganan inflasi, stunting dan pelayanan kesehatan.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved