DPR Dukung Penangkapan Predator Seksual di Jombang

ANGGOTA Komisi VIII DPR Fraksi PKB Luqman Hakim meminta pimpinan Pesantren Shiddiqiyyah Ploso Jombang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi upaya penegakan hukum dan dengan proaktif menyerahkan tersangka MSAT kepada Polres Jombang atau Polda Jawa Timur.

"Kepada MSAT, saya sarankan agar menyerahkan diri kepada polisi. Terus menerus melawan apalagi dengan menjadikan institusi pesantren sebagai tameng perlindungan hanya akan memperburuk situasi dan merugikan nama baik pesantren secara umum, bukan hanya pesantren Shiddiqiyyah Ploso Jombang," ungkapnya saat dihubungi, Kamis (7/7).

Luqman menyayangkan sikap pesantren yang melibatkan santri untuk menghadang polisi yang hendak menangkap tersangka. Hal itu merupakan praktik buruk yang dapat merusak mental dan keyakinan agama para santri pada masa mendatang.

"Tentu hal ini bertentangan dengan tujuan pendidikan di semua pesantren yang ingin melestarikan ajaran Islam dan mencetak calon-calon pemimpin islam di masyarakat," ungkapnya.

Di sisi lain, Kementerian Agama diminta segera melakukan evaluasi serius proses pendidikan yang berlangsung di Ponpes Shiddiqiyyah Ploso Jombang. Bahkan Kemenag sebaiknya tidak ragu membekukan izin pesantren jika ditemukan praktek melanggar hukum.

"Apabila terdapat praktik yang menyimpang, maka saya minta Kementerian Agama tidak ragu untuk membekukan izin pesantren ini," cetusnya.

Dia pun meminta publik tidak melakukan generalisasi tindak kejahatan seksual yang diduga dilakukan tersangka terhadap pesantren lain.

"Tugas kita semua adalah membantu proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap setiap pelaku kejahatan, siapa pun dia," tukasnya.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari