Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KOMISI II DPR RI bakal menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait aturan pelaksanaan Pemilu 2024.
“RDP nanti terkait dengan rancangan Peraturan KPU (PKPU), pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon partai politik (parpol) peserta Pemilu,” ungkap Komisioner KPU RI Idham Holik kepada Media Indonesia, Senin (4/7).
Idham mengaku pihaknya telah menyiapkan aturan pelaksanaan Pemilu 2024. Idham membeberkan bahwa draf terkait peraturan pemutakhiran data pemilih telah rampung.
Baca juga: KPU Berkomitmen Perkuat Literasi Pemilih
“Insya Allah sudah siap (draf pemutakhiran data pemilih), kita sudah serahkan semua, siap dikonsultasikan dengan DPR,” terang Idham.
Rencananya, RDP itu akan digelar pada Kamis (7/7) mendatang.
"Infonya tanggal 7 Juli, tapi kami masih nunggu surat resminya," ucap Idham.
Adapun menyoal anggaran anggaran Pemilu Tahun 2022, Idham menyebut pembahasan dengan DPR masih belum ada titik terang.
“Anggaran nanti diinformasikan lebih lanjut,” tuturnya.
Diketahui, dari anggaran Rp8,06 Triliun, pemerintah baru mengucurkan Rp2,4 Triliun atau kurang Rp5,6 Triliun. Adapun anggaran tersebut di luar kebutuhan anggaran tahapan Pemilu 2024 senilai Rp76,6 Triliun. (OL-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved