Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Utama PT Waskita Beton Precast berinisial FPR sebagai saksi. Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi yang membelit perusahaan tersebut dalam periode 2016-2020.
Inisial FPR merujuk nama FX Poerbayu Ratsunu. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, penyidik memeriksa Poerbayu terkait laporan keuangan anak perusahaan BUMN Waskita Karya itu.
"Saksi FPR diperiksa untuk memberikan keterangan terkait laporan keuangan PT Waskita Beton Precast," katanya melalui keterangan tertulis, Jumat (1/7).
Poerbayu sendiri ditunjuk menjadi Dirut Waskita Beton Precast melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 17 Desember 2021 silam.
Pemeriksaan tersebut, lanjut Ketut, dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan atau penyelewangan dalam penggunaan dana Waskita Beton Precast.
Dugaan rasuah di Waskita Beton Precast terjadi karena adanya penyimpangan sejumlah proyek. Proyek-proyek itu adalah pembangunan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM), pekerjaan produksi tetrapod dari PT Semutama, pengadaan batu split dengan penyedia PT Misi Mulia Metrical, dan permasalahan atas transaksi jual beli tanah di wilayah Bojanegara, Serang, Banten.
Sejak ditingkatkan ke penyidikan 17 Mei 2021, penyidik Gedung Bundar belum menetapkan tersangka dalam perkara itu. Adapun kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun. (OL-8)
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Program Mudik Gratis Pelindo 2026 resmi dibuka! Simak cara daftar online di mudikpelindo.id, syarat dokumen, jadwal keberangkatan, hingga rute kota tujuan.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Berdasarkan asas Lex Favor Reo, jika terjadi perubahan perundang-undangan, maka aturan yang diberlakukan adalah yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, menekankan pentingnya mengejar aktor intelektual di balik penyelundupan 2 ton narkoba Kapal Sea Dragon.
Terdakwa Riva Siahaan mempertanyakan penggunaan bottom price dan metodologi perhitungan kerugian negara dalam pledoinya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
Tiga terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penegakan hukum terkait tiga perkara korupsi dituntut hukuman penjara antara 8 hingga 10 tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved