Kamis 30 Juni 2022, 12:20 WIB

Tersandung Kasus Korupsi, Pemilik Duta Palma Group Masuk Daftar Red Notice sejak 2020

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Tersandung Kasus Korupsi, Pemilik Duta Palma Group Masuk Daftar Red Notice sejak 2020

Medcom.id
ilustrasi

 

PEMILIK PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, telah masuk daftar red notice Interpol sejak 2020. Hal tersebut disampaikan langsung Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri Brigjen Amur Chandra Juli Buana.

"Yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar red notice semenjak 13 Agustus 2020," ungkap Amur saat dikonfirmasi melalui keterangan tertulis, Kamis (30/6).

Saat ini, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait penguasaan lahan yang tidak sah seluas 37.095 hektare di Riau. Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi menduga, Surya telah mengganti kewarganegaraan.

"Apakah sekarang kewarganegaraan sini apa enggak, kalau informasinya kan bukan WNI lagi, warga negara lain," ujar Supardi saat dikonfirmasi, Rabu (29/6) malam.

Supardi menegaskan, Duta Palma telah menguasai lahan milik negara. Perusahaan perkebunan kelapa sawit itu disebut tidak memenuhi kewajiban selama bertahun-tahun. Akibatnya, negara mengalami kerugian perekonomian.

Baca juga: Usut Tiga Kasus Korupsi, Kejagung "Bersih-bersih" Kementerian Perdagangan

Penyidik JAM-Pidsus akan mendalami siapa saja pihak yang terlibat sehingga Duta Palma bisa menguasai lahan tersebut. Ini termasuk mengusut keterlibatan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Nanti kita lihat sejauh mana sih keterlibatan pihak-pihak terkait, nanti kita periksa," katanya.

Sebelumnya, Surya juga telah menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2014, lembaga antirasuah mengusut kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan terkait Duta Palma yang menyeret nama mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

Dalam konferensi pers, Senin (27/6), Jaksa Agung Sanitiar Burhannudin mengatakan, keuntungan perkebunan kelapa sawit yang dikuasai Duta Palma itu mencapai Rp600 miliar per bulan. Kejagung telah menyita dan menitipkan lahan tersebut ke BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V.

"Akan kami hitung kerugiannya, tentunya sejak perusahaan itu didirikan, sejak perusahaan itu menghasilkan," pungkas Burhanuddin. (P-5)

Baca Juga

Antara

Kapolri Instruksikan Jajarannya Raih Kembali Kepercayaan Publik

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 19 Agustus 2022, 01:25 WIB
Terkait tingkat kepercayaan publik, Sigit menjelaskan, sebelum adanya peristiwa penembakan Brigadir sudah baik menurut lembaga...
Ist

Kapolri: Raih Lagi Kepercayaan Publik Hingga Hindari Pelanggaran

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 23:53 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar arahan melalui video conference kepada seluruh jajaran mulai dari tingkat Mabes Polri...
Antara

LPSK Ingin Ada Tahanan Khusus Bagi Justice Collaborator

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 23:23 WIB
Hingga saat ini, LPSK belum memiliki rutan khusus untuk justice collaborator. Sebab, hal itu secara administratif berada di bawah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya