Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan pihaknya menerima dana sebesar USD5.956.356,78 atau setara Rp86,6 miliar dari lembaga Penegak Hukum Amerika Serikat (US Marshall). Uang tersebut berasal dari pemulihan aset penanganan perkara tindak pidana korupsi KTP elektronik (KTP-E).
“Banyak hasil nyata implementasi kerja sama antara kedua negara khususnya di bidang penindakan, salah satu wujudnya adalah penyelesaian perkara KTP-E,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/6).
Firli mengatakan pemulihan aset itu bakal disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dia berterima kasih kepada pemerintah AS yang membantu KPK dalam upaya menangani perkara KTP-E.
Selain itu, KPK menyambut baik program integritas kedua negara yang fokus pada praktik dan kebijakan peningkatan transparansi. Kemudian penguatan kesadaran dan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi.
“KPK berharap hubungan baik KPK dan Pemerintah AS terus terbangun semakin erat untuk mewujudkan Indonesia dan membangun peradaban dunia yang bebas dari korupsi,” ujar dia.
Senada, Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Y Kim menyebut pengembalian aset itu membuktikan kemitraan yang sangat baik antara Indonesia dan AS. Khususnya dalam memerangi praktik rasuan dan memastikan penegakan hukum transparan.
Baca juga: KPK Belum Temukan Keterlibatan Ganjar di Kasus KTP-el
Menurut Kim, investigasi bersama antara KPK dan Biro Investigasi Federal (FBI) merupakan keberhasilan yang luar biasa dalam kasus e-KTP. Dia berharap dana sebesar Rp86 miliar itu dialokasikan untuk mendukung kegiatan antikorupsi.
“Indonesia dan AS merupakan dua negara demokrasi terbesar di dunia dan sudah sepatutnya menunjukan komitmen kepada dunia terkait pemberantasan korupsi,” tutur dia.
Selain Firli, kegiatan ini dihadiri Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Mochamad Hadiyana, dan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur R. Kemudian Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto serta para pejabat struktural KPK lainnya.
Sementara itu, pihak AS dihadiri Sung Y. Kim, Legal Attach FBI Robert Lafferty, dan Supervisory Special Agent FBI John Pae. Sejumlah jajaran Lembaga Pembangunan Internasional AS (USAID) turut hadir.(OL-5)
KPK merespons pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang menyatakan siap dipanggil sebagai saksi dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara.
Penangkapan dan penahanan terhadap Nurhadi dilakukan KPK pada Minggu (29/6) dini hari.
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengancam akan menggugat praperadilan KPK jika tidak memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan bahwa KPK dengan konsep follow the money,.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
Menghadapi kenyataan adanya perang Iran-Israel saat ini, penulis sebagai eksponen Patriot Soekarnois belum melihat adanya sikap tegas dari pemerintah terhadap perang tersebut.
Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyerukan urgensi kolaborasi strategis antara pelaku industri dan pemerintah.
Aparat keamanan menghadapi kesulitan dalam menangkap pelaku penembakan aktif di Canfield Mountain, Idaho, akibat medan berat dan kebakaran hutan.
Sheriff Kootenai County, Robert Norris, menyatakan kebakaran semak di lereng timur Gunung Canfield akan terus menyala karena kondisi belum aman.
Antonio Guterres pada (28/6) waktu setempat menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai yang digelar sehari sebelumnya antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda.
MILIARDER Elon Musk memperingatkan AS bisa terjerumus ke dalam perbudakan utang akibat rancangan undang-undang (RUU) belanja negara dan pajak yang diajukan Presiden Donald Trump.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved