Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MANTAN Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Bundar Kejaksaan Agung selama delapan jam. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) mendalami keterangan Lutfi soal kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
"ML (Muhammad Lutfi) selaku mantan Mendag diperiksa terkait penyidikan perkara dugaaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana melalui keterangan tertulis, Rabu (22/6).
Selain Lutfi, Ketut juga mengungkap bahwa penyidik Gedung Bundar memeriksa saksi berinisial SH selaku karyawan PT Tripura Argo Persada. Inisial itu merujuk nama Sutedjo Halim. Menurut Ketut, pemeriksaan Lutri dan Sutedjo dilakukan untuk melengkapi pemberkasan perkara.
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tipikor dimaksud," tandas Ketut.
Diketahui, Lutfi datang ke Gedung Bundar sekira pukul 09.10 WIB dengan mengenakan kemeja batik warna abu-abu. Saat memasuki Gedung Bundar, Lutfi irit bicara.
"Nanti dong, nanti," singkatnya, Rabu (22/6).
Baca juga : Yenny Wahid: Politisi Hasil Surveinya Tidak Ngangkat Ga Perlu Ngotot Nyapres
Sebelumnya, Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi mengungkap pihaknya akan mendalami peran dan pengetahuan Lutfi dalam perkara tersebut. Ia mengungkap alasan penyidik baru memeriksa Lutfi setelah di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu.
"Eggak dipanggil ditanya, dipanggil ditanya. Enggak tak jawab ah," kata Supardi saat ditemui di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (21/6) malam.
"Kita kan punya strategi, udah lah gitu aja," imbuhnya.
Kejagung telah menetapkan anak buah Lutfi, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan Indrasari Wisnu Wardhana, sebagai tersangka pada Selasa (19/4) lalu.
Selain Wisnu, tersangka lain yang telah ditahan oleh penyidik JAM-Pidsus adalah Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia.
Berikutnya ada nama Picare Tagore selaku General Manager PT Musim Mas dan Lin Che Wei (LCW) alias Weibinanto Halimjati. LCW merupakan pendiri dan penasihat kebijakan/analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia yang jasanya digunakan Kemendag. (OL-7)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Kejagung menyita uang ganti rugi dari lima korporasi di bawah naungan Wilmar Group sebesar Rp11,8 triliun. Uang itu bisakah ditempatkan dalam deposito yang keuntungannya untuk negara?
Reformasi sistem peradilan harus dilakukan. Hal ini menyangkut pada kepercayaan publik pada sistem peradilan di Indonesia
Kejagung mengungkap peran Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Muhamad Arif Nuryanta dalam mengatur vonis ontslag atau lepas dalam perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO)
Reformasi peradilan tentu menjadi tanggung jawab yang harus serius dilakukan. Jangan sekadar seperti tiba masa, tiba akal.
Komisi III DPR menyesalkan Mahkamah Agung yang belum bisa menjaga integritas para hakimnya secara maksimal.
Sepeda motor tersebut disita dari penggeledahan yang dilakukan penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada hari ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved