Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
KETUA DPR RI Puan Maharani bertandang ke Lapangan Udara Iswahjudi Magetan kemarin, untuk menyaksikan peresmian Gedung Kapten Penerbang (Pnb) Anumerta Surindro Supjarso.Dalam kesempatan tersebut Puan mendukung upaya penguatan armada TNI Angkatan Udara (AU) untuk mengatasi ancaman kedaulatan di sektor udara.
“Jika Angkatan Perang kita hendak berdiri setaraf, setinggi, sederajat dengan angkatan perang dunia internasional, kita harus mempunyai Angkatan Udara yang sebaik-baiknya,” kata Puan. Dalam melalui program pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) tahap III periode 2020-2024, TNI AU menargetkan bisa memiliki 344 unit pesawat, 32 unit radar, 72 rudal, dan 64 unit penangkis serangan udara
MEF sendiri adalah standar kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya efektivitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.
Menurut Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, capaian MEF TNI AU masih kecil. “ Kekuatan udara kita masih belum memadai. Dari capaian masih paling bawah. Katakan sekitar 80% TNI AU baru separuh capaian baru 50% dari MEF. Itu artinya masih tertinggal dengan matra lain sehingga tentu saja perlu menjadi perhatian supaya peremajaan maupun pengembangan kekuatan ini tetap proporsional dan simultan dinatanta tiga matra.” kata Khairul saat berbincang hari ini (17/6).
Padahal peremajaan maupun pengembangan mutlak dilakukan untuk menjaga wilayah Indonesia yang luas, dari sisi udara. “ Tentu saja dibutuhkan alutsista udara yang kuat dan mampu menjaga itu, bukan hanya yang sifatnya untuk kepentingan patroli, tetapi pengawasan misalnya radar, itu harus mumpuni,” jelas Khairul. Belanja alutsista untuk TNI AU memang terbilang mahal dibandingkan dua Matra lain,yaitu TNI AD dan TNI AL. Alutsista untuk TNI AU berasal dari impor yang memang mahal dan sulit perawatannya.
“ Tantangan lain yang kita hadapi, pengembangan SDM itu juga harus benar benar serius dijalankan. Termasuk juga kemampuan dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan alutsista dan pengembangan strategi atau operasi,” imbuh Khairul. Dia mencontohkan, korelasi antara perang Rusia - Ukraina dan pertahanan Indonesia. Banyak alutsista yang berasal dari Rusia (misalnya Pesawat Sukhoi)dan ketergantungan untuk pemeliharaan dan perawatannya.
“ Situasi di eropa termasuk kaitan dengan konflik rusia ukraina sedikit banyak secara jangka panjang akan mempengaruhi kemampuan operasional alutsista udara, artinya, iya kita punya beberapa alutsista yang berasal dari rusia sehingga perlu dipikirkan untuk pemeliharaan dan bagaimana menjaga kesiapsiagaan. “ tandas Khairul.
Sebelumnya, pada awal tahun ini, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengemukakan konsep Plan Bobcat, yaitu TNI AU berupaya membangun airpower-nya demi menjaga kedaulatan nasional dan meningkatkan peran Indonesia di Asia Tenggara dan kawasan Indo Pasifik. Ada tiga variabel untuk mendukung pembangunan airpower yang dijabarkan dalam Plan Bobcat. Ketiganya mencakup organisasi, teknologi dan kesiapan operasi. (RO/OL-4)
Baznas bersama TNI kembali salurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza melalui airdrop tahap II.
Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer bakal dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Pusdiklatpassus Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8).
Pesawat latih PK-S126 milik Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) dipiloti Marsma TNI Fajar Adriyanto.
Pesawat ringan jenis S216 dilaporkan jatuh di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Bogor. Satu orang meninggal dunia.
TNI Angkatan Udara menggelar latihan tempur udara di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari program berkelanjutan bertajuk “TNI AU Peduli”, yang bertujuan meringankan beban masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved