Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani bertandang ke Lapangan Udara Iswahjudi Magetan kemarin, untuk menyaksikan peresmian Gedung Kapten Penerbang (Pnb) Anumerta Surindro Supjarso.Dalam kesempatan tersebut Puan mendukung upaya penguatan armada TNI Angkatan Udara (AU) untuk mengatasi ancaman kedaulatan di sektor udara.
“Jika Angkatan Perang kita hendak berdiri setaraf, setinggi, sederajat dengan angkatan perang dunia internasional, kita harus mempunyai Angkatan Udara yang sebaik-baiknya,” kata Puan. Dalam melalui program pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) tahap III periode 2020-2024, TNI AU menargetkan bisa memiliki 344 unit pesawat, 32 unit radar, 72 rudal, dan 64 unit penangkis serangan udara
MEF sendiri adalah standar kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya efektivitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.
Menurut Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, capaian MEF TNI AU masih kecil. “ Kekuatan udara kita masih belum memadai. Dari capaian masih paling bawah. Katakan sekitar 80% TNI AU baru separuh capaian baru 50% dari MEF. Itu artinya masih tertinggal dengan matra lain sehingga tentu saja perlu menjadi perhatian supaya peremajaan maupun pengembangan kekuatan ini tetap proporsional dan simultan dinatanta tiga matra.” kata Khairul saat berbincang hari ini (17/6).
Padahal peremajaan maupun pengembangan mutlak dilakukan untuk menjaga wilayah Indonesia yang luas, dari sisi udara. “ Tentu saja dibutuhkan alutsista udara yang kuat dan mampu menjaga itu, bukan hanya yang sifatnya untuk kepentingan patroli, tetapi pengawasan misalnya radar, itu harus mumpuni,” jelas Khairul. Belanja alutsista untuk TNI AU memang terbilang mahal dibandingkan dua Matra lain,yaitu TNI AD dan TNI AL. Alutsista untuk TNI AU berasal dari impor yang memang mahal dan sulit perawatannya.
“ Tantangan lain yang kita hadapi, pengembangan SDM itu juga harus benar benar serius dijalankan. Termasuk juga kemampuan dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan alutsista dan pengembangan strategi atau operasi,” imbuh Khairul. Dia mencontohkan, korelasi antara perang Rusia - Ukraina dan pertahanan Indonesia. Banyak alutsista yang berasal dari Rusia (misalnya Pesawat Sukhoi)dan ketergantungan untuk pemeliharaan dan perawatannya.
“ Situasi di eropa termasuk kaitan dengan konflik rusia ukraina sedikit banyak secara jangka panjang akan mempengaruhi kemampuan operasional alutsista udara, artinya, iya kita punya beberapa alutsista yang berasal dari rusia sehingga perlu dipikirkan untuk pemeliharaan dan bagaimana menjaga kesiapsiagaan. “ tandas Khairul.
Sebelumnya, pada awal tahun ini, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengemukakan konsep Plan Bobcat, yaitu TNI AU berupaya membangun airpower-nya demi menjaga kedaulatan nasional dan meningkatkan peran Indonesia di Asia Tenggara dan kawasan Indo Pasifik. Ada tiga variabel untuk mendukung pembangunan airpower yang dijabarkan dalam Plan Bobcat. Ketiganya mencakup organisasi, teknologi dan kesiapan operasi. (RO/OL-4)
Kepala Staf Angkatan Udara Pakistan Air Chief Marshal Zaheer Ahmad Babar Sidhu bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka.
SEKRETARIS Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menggunakan dua pesawat kepresidenan setiap kali melakukan kunjungan ke luar negeri.
TNI AU kerahkan helikopter Caracal dan pasukan Korpasgat untuk evakuasi korban pesawat ATR 42-500 di Pangkep. Basarnas bagi 9 unit SRU di medan ekstrem.
PKS ini sekaligus mendorong sinergi lintas fungsi yang semakin solid antara institusi pertahanan negara dan sektor perbankan nasional
BANTUAN logistik mulai disalurkan lewat metode airdrop ke Aceh Tamiang setelah banjir di Sumatra. Jajaran TNI AU mengerahkan pesawat hercules C-130J Super
Helikopter Caracal H-225M milik TNI Angkatan Udara (AU) dikerahkan untuk menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana banjir Sibolga, Sumatra Utara, pada Jumat (28/11).
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyambut positif kebijakan pemerintah untuk memberikan diskon tiket pesawat domestik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved