Berkas HAM Berat Paniai Dilimpahkan ke Pengadilan HAM Makassar

KEJAKSAAN Agung melalui penuntut umum pada Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Piadana Khusus (JAM-Pidsus) melimpahkan berkas perkara dugaan pelanggaran HAM berat Peristiwa Paniai, Provinsi Papua, 2014 ke pengadilan.

"Pelimpahan berkas perkara atas nama terdakwa IS ke Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana di Kompleks Kejagung, Jakarta, Rabu (15/6).

Adapun waktu persidangan, lanjut Ketut, akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Lebih lanjut, ia menjelaskan, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah menunjuk 34 jaksa sebagai tim penuntut umum untuk mengawal kasus tersebut di pengadilan. Penunjukkan itu dilakukan sejak 23 Mei 2022.

Kejagung menduga peristiwa pelanggaran HAM berat Paniai terjadi karena tidak adanya pengendalian efektif dari komandan militer yang baik secara de jure maupun de facto berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya.

Baca juga: Satu Pensiunan Laksamana Jadi Tersangka Korupsi Satelit

"Serta tidak mencegah atau menghentikan perbuatan pasukannya dan juga tidak menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan sekarang penuntutan," terang Ketut.

Perisitwa Paniai telah mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan 21 orang mengalami luka-luka.

Diketahui, IS menjabat sebagai perwira penghubung pada Komado Distrik Militer (Kodim) Paniai saat peristiwa itu terjadi pada 7-8 Desember 2014. Sumber Media Indonesia mengungkap, insial itu merujuk nama Isak Sattu.

Pelimpahan berkas perkara didasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-08/F.5/Fh.2/06/2022 tanggal 9 Juni 2022 dengan nomor register perkara PDS-01/PEL/HAM.BERAT/PANIAI/05/2022.

Jajaran JAM-Pidsus menyusun surat dakwaan Isak secara kumulatif. Ia didakwa melanggar Pasal 42 Ayat (1) huruf a dan b jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan HAM dan Pasal 42 Ayat (1) huruf a dan b jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan HAM. (OL-4)