Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawasan Pemilu (Bawaslu) meminta agar kekurangan anggaran dana Pemilu 2022 sebesar Rp2 triliun agar segera dicairkan.
Padahal, pihak DPR RI telah menjanjikan dana 2022 diberikan setelah anggaran pemilu disahkan.
"Iya janjinya kan setelah dalam tahapan disahkan. Maka hal tersebut dapat direalisasikan kepada Bawaslu sehingga kemudian kami dapat melakukan hal-hal bentuk-bentuk pengawasan," tutur Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, Selasa (14/6).
Adapun Bawaslu mendapat anggaran sebesar Rp22 triliun terkait proses pengawasan pemilu 2024. Anggaran itu dibagi untuk kebutuhan tiga tahun, yakni 2022, 2023 dan 2024.
"(Anggaran dana tahun) 2022 ini adalah sekitar Rp2 triliun yang kemudian harus digunakan untuk kesiapan dalam melakukan pengawasan perencanaan, pengawasan verifikasi parpol, baik administrasi maupun faktual," paparnya.
Baca juga: Kemendagri: Pelayanan Informasi Publik Jadi Tanggung Jawab Bersama
"Kemudian juga kesiapan dalam melakukan permohonan sengketa-sengketa jika terjadi sengketa proses dalam pencalonan," tambahnya.
Bagja mengemukakan anggaran itu juga akan digunakan untuk seleksi Bawaslu di 25 Provinsi.
"Sekarang kami ajukan keDPR untuk apakah ini diserentakan 2023 ke 2022 atau kemarin tetap dipisah," tuturnya.
Sementara itu, Bagja mengingatkan kepada anggotanya terkait jadwal kerja yang akan berubah dari sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai.
Pasalnya, peluncuran tahapan Pemilu 2024 akan digelar hari ini, Selasa, (14/6) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
“Satu lagi yang paling penting, jaga kesehatan. Karena jam kerja sudah mulai berubah,” terang Rahmat saat Bawaslu mengadakan Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024 di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (14/6).
Rahmat membeberkan bahwa jadwal masuk para petugas Bawaslu akan persis dengan yang terjadi pada Pemilu 2019 silam.
"Nanti ketika permohonan bapak, ibu sudah tidak bisa diminta lagi dari jam 9-5 sore atau dari jam 8-4 sore. Jam kerja kita sudah mulai berubah, sampaikan ini kepada keluarga di rumah,” paparnya. (OL-4)
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved