Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengaku dihubungi seorang perdana menteri melalui sambungan telepon, dua hari yang lalu.
Dalam perbincangan itu, kepala pemerintahan yang menjadi lawan bicara Jokowi memohon untuk dikirimkan minyak goreng ke negaranya.
"Dua hari yang lalu, malam, saya mendapatkan telepon dari seorang perdana menteri. Tidak usah saya sebutkan namanya. Beliau meminta-minta betul, tolong dalam sehari dua hari ini, kirim minyak goreng," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6).
Langkah tersebut sampai dilakukan seorang perdana menteri karena negaranya benar-benar dalam kondisi sulit. Negara itu, sambung Jokowi, sudah kehabisan stok minyak goreng. Jika didiamkan, masalah itu tidak hanya akan memicu krisis ekonomi dan sosial, tetapi juga ketegangan politik.
"Itu sudah terjadi di negara yang namanya Srilanka," ucap mantan Wali Kota Solo itu.
Di tengah kondisi sulit akibat pandemi covid-19, kemudian diperparah dengan perang Rusia-Ukraina, banyak negara yang harus terus berjuang untuk dapat bertahan.
Bank Dunia dan IMF bahkan memprediksi akan ada 60 negara di dunia yang akan ambruk dalam beberapa waktu ke depan.
"Yang 40 diperkirakan pasti. Inilah ketidakpastian dan kita semua harus tahu, harus mempunyai kepekaan, harus mempunyai sense of crisis," tandasnya. (OL-8)
HARGA minyak goreng di sejumlah pasar di Kota Palembang, Sumsel mengalami kenaikan beberapa pekan belakangan.
Togar menegaskan, sebenarnya minyak goreng tidak langka di pasaran. Hanya, ekosistem dalam penyaluran dan pengawasan distribusinya belum siap, tetapi tetap dipaksakan oleh pemerintah.
Master berkhilah, kelangkaan minyak goreng disebabkan adanya kebijakan kontrol harga (price control)
Menurut Tumanggor, saat itu seluruh perusahaan CPO memang berniat membantu pemerintah secara sukarela.
Ia mengakui, kebijakan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 menyebabkan produsen minyak goreng menghentikan produksinya
Pasalnya, dalam satu kesempatan, Kamaruddin menyebut polisi itu mengabdi kepada negara hanya satu minggu, dan sisanya kepada mafia.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved