Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mengapresiasi kepercayaan publik atas kinerja dalam pengusutan kasus korupsi terkait minyak goreng.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia pada 18-24 Mei 2022, Kejagung menduduki peringkat empat sebagai lembaga yang paling dipercaya publik.
Torehan tersebut menempatkan Kejagung berada di atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menduduki peringkat keenam. Dari hasil survei tersebut, 50,3% responden mengetahui dukungan Presiden Jokowi terhadap Kejagung dalam menuntaskan kasus mafia minyak goreng.
Baca juga: Dua Pejabat Kemendag Diperiksa Kejagung terkati Korupsi CPO
Kendati demikian, Kejagung tak ingin berbesar kepala. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan bahwa pihaknya menjadikan hasil survei tersebut sebagai motivasi bekerja lebih baik.
"Kita menyampaikan terima kasih atas kepercayaan masyarakat. Semoga ini menjadikan kita untuk bekerja lebih baik," ujar Ketut dalam keterangan tertulis, Kamis (9/6).
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut penanganan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) berdampak besar terhadap permasalahan publik dan berkontrbusi pada kinerja Jokowi.
Baca juga: Presiden Sentil Tiga Kementerian Karena Ego Sektoral
"Hasil survei tersebut jadi bukti bahwa peran Kejagung dalam penanganan kasus hukum, khususnya korupsi, akan berpengaruh terhadap kepuasan publik terhadap kinerja Presiden," jelas Burhanuddin.
Adapun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai Kejagung sebagai instansi terbaik di antara aparat penegak hukum lainnya. Capaian tersebut harus dijaga, agar Kejagung tidak terjerumus oleh oknum yang bermain.(OL-11)
ICW sudah mencatatkan nama pegawai negeri yang diduga memotong jatah makan jamaah haji. Catatan ICW, orang itu mendapatkan keuntungan sebesar Rp50 miliar.
Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Sumatra Utara, M. Rayhan Dulasmi Piliang, diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.
ICW menilai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tanpa pertimbangan matang dan berbahaya bagi penegakan hukum kasus korupsi.
KPK mengatakan peluang untuk memanggil mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menunggu perkembangan penanganan perkara.
Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.
Bobby didesak dipanggil KPK karena orang dekatnya, sekaligus Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP) ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus ini.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Silfester merupakan terpidana perkara fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan Cheryl Darmadi sebagai daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Kendaraan taktis tersebut merupakan bagian dari pengamanan sekretariat tim gabungan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)
Sistem serta proses penegakkan hukum di Indonesia dituding sebagai alat permainan politik semata.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved