Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mengapresiasi kepercayaan publik atas kinerja dalam pengusutan kasus korupsi terkait minyak goreng.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia pada 18-24 Mei 2022, Kejagung menduduki peringkat empat sebagai lembaga yang paling dipercaya publik.
Torehan tersebut menempatkan Kejagung berada di atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menduduki peringkat keenam. Dari hasil survei tersebut, 50,3% responden mengetahui dukungan Presiden Jokowi terhadap Kejagung dalam menuntaskan kasus mafia minyak goreng.
Baca juga: Dua Pejabat Kemendag Diperiksa Kejagung terkati Korupsi CPO
Kendati demikian, Kejagung tak ingin berbesar kepala. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan bahwa pihaknya menjadikan hasil survei tersebut sebagai motivasi bekerja lebih baik.
"Kita menyampaikan terima kasih atas kepercayaan masyarakat. Semoga ini menjadikan kita untuk bekerja lebih baik," ujar Ketut dalam keterangan tertulis, Kamis (9/6).
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut penanganan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) berdampak besar terhadap permasalahan publik dan berkontrbusi pada kinerja Jokowi.
Baca juga: Presiden Sentil Tiga Kementerian Karena Ego Sektoral
"Hasil survei tersebut jadi bukti bahwa peran Kejagung dalam penanganan kasus hukum, khususnya korupsi, akan berpengaruh terhadap kepuasan publik terhadap kinerja Presiden," jelas Burhanuddin.
Adapun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai Kejagung sebagai instansi terbaik di antara aparat penegak hukum lainnya. Capaian tersebut harus dijaga, agar Kejagung tidak terjerumus oleh oknum yang bermain.(OL-11)

Syarief meyakini masih banyak dugaan rasuah yang bisa dikembangkan dalam proyek tersebut. Persidangan diyakini akan mengungkap fakta baru.
Mulanya, kuasa hukum Yoki, Wimboyono Senoadji menanyakan kepada Nicke mengenai pendapatan Pertamina yang meraih Rp 70 triliun pada 2024.
RUU ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemulihan aset negara (asset recovery) sebagai bagian penting dari keadilan substantif.
Nicke yang menjabat sebagai dirut Pertamina periode 2018-2024 menjawab, perjanjian itu terkait penyewaan terminal BBM.
KPK akan mendalami hal tersebut karena Muzakki Cholis diduga menjadi perantara yang menghubungkan inisiatif dari biro haji khusus mengenai pengajuan kuota haji tambahan.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Tim kuasa hukum Martin Haendra Nata menegaskan bahwa seluruh tindakan kliennya dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah dijalankan sesuai prinsip GCG.
Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.
Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved