Buku Khilafah Hingga ISIS Ditemukan di Kantor Pusat Khilafatul Muslimin

KEPOLISIAN menemukan sejumlah buku dan dokumen tentang khilafah, Negara Islam Indonesia (NII) dan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Kantor Pusat Khilafatul Muslimin wilayah Bandar Lampung.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Endra Zulpan mengatakan pihaknya menemukan buku dan dokumen tersebut saat menggeledah kantor pusat organisasi masyarakat, yang dipimpin oleh Abdul Qadir Hasan Baraja.

"Temuan yang kita peroleh di kantor pusat Khilafatul Muslimin berupa buku dan dokumen. Di antaranya, terkait khilafah, kemudian NII dan juga ISIS," ungkap Zulpan, Kamis (9/5).

Baca juga: Terungkap Pembagian Wilayah Khilafatul Muslimin di Indonesia

Namun, Zulpan belum membeberkan lebih lanjut berapa jumlah buku dan dokumen yang disita. Saat ini, tim penyidik PMJ tengah mendalami hasil penggeledahan tersebut.

"Sedang didalami tim penyidik guna mengembangkan kasus ini. Khususnya, terkait paham yang bertentangan dengan ideologi pancasila, yang coba dikembangkan oleh ormas ini," imbuh Zulpan.

Sebelumnya, polisi menangkap Abdul Qadir Hasan Baraja di Bandar Lampung pada Selasa (7/6) pagi. Setelah mengumpulkan barang bukti dan melakukan gelar perkara, polisi menetapkan Abdul Qadir sebagai tersangka.

Abdul dinilai bertanggung jawab atas kegiatan Khilafatul Muslimin. Dalam hal ini, PMJ tidak hanya menindak konvoi yang dilakukan Khilafatul Muslimin di Jakarta Timur beberapa waktu lalu.

Baca juga: BNPT Pastikan Abdul Qadir Baraja belum Dideradikalisasi

Kepolisian melihat Khilafatul Muslimin sebagai organisasi masyarakat yang ingin mengganti ideologi negara. Serta, berniat menjelekkan pemerintahan yang sah.

Dalam situs dan buletinnya, Khilafatul Muslimin menyatakan Pancasila tidak sesuai dan hanya khilafah yang dapat memakmurkan Bumi dan mensejahterakan umat.

Atas perbuatannya, Abdul dijerat Pasal 59 ayat 4 juncto Pasal 82 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Kemudian, Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.(OL-11)