Pakar Hukum: Penahanan Richard Lee Wajar, Sikap Mangkir Hambat Proses Hukum

PAKAR Hukum Pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho menjelaskan penahanan influencer kecantikan Richard Lee oleh Polda Metro Jaya dapat dibenarkan secara hukum. Apalagi  karena tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan itu dinilai tidak kooperatif selama proses penyidikan. 

“Dalam sebuah penahanan itu ada dua syarat, yaitu objektif dan subjektif. Objektif terkait ancaman pidana di atas lima tahun, sedangkan subjektif berkaitan dengan kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau menghambat pemeriksaan,” kata Hibnu dalam keterangannya, Minggu (8/3).

Menurut dia, tindakan penyidik menahan Richard Lee juga berkaitan dengan sikap tersangka yang beberapa kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Baca juga : 5 Fakta Penangkapan Richard Lee, Mangkir Pemeriksaan hingga Live TikTok Saat Dipanggil Polisi

“Kalau kita mendengar dipanggil beberapa kali tidak hadir dan kemudian tersangka melakukan live TikTok, itu merupakan tindakan yang tepat sebagai pembelajaran. Itu bagian dari hak subjektif penyidik,” ujarnya.

Hibnu menilai langkah penahanan juga penting untuk menjaga agar proses penyidikan tidak berlarut-larut. Menurutnya, aparat penegak hukum juga memiliki kewajiban memastikan perkara berjalan cepat sesuai prinsip hukum acara pidana.

“Dalam hukum acara pidana, asas cepat menjadi prinsip penting. Siapa pun yang terperiksa dalam proses hukum harus segera diselesaikan perkaranya,” kata dia.

Baca juga : Polisi: Richard Lee tak Hormati Hukum, Pilih Live TikTok ketimbang Penuhi Panggilan

Ia menambahkan, apabila proses penyidikan berlarut-larut atau tertunda, hal tersebut justru dapat menimbulkan persoalan hukum lain, termasuk potensi gugatan terhadap aparat penegak hukum.

“Kalau sampai berlarut-larut, penyidik juga bisa dipersoalkan secara hukum karena dianggap menunda proses perkara,” ujarnya.

Terkait pembuktian perkara, Hibnu mengatakan penyidikan kemungkinan akan banyak melibatkan ahli, terutama dari bidang farmasi forensik. Hal ini diperlukan untuk memastikan apakah produk kecantikan yang dipermasalahkan benar-benar mengandung zat berbahaya atau melanggar aturan kesehatan.

“Ahli farmasi forensik nanti akan menjelaskan apakah produk itu mengandung zat tertentu, apakah berbahaya atau tidak. Itu yang menjadi dasar pembuktian,” kata Hibnu.

Ia juga menilai kasus produk kecantikan perlu ditangani secara serius karena potensinya merugikan masyarakat luas. Menurutnya, peredaran produk kecantikan bermasalah bukanlah kasus yang jarang terjadi.

“Kasus kecantikan ini luar biasa banyak. Karena itu aparat harus bergerak cepat agar tidak menimbulkan korban yang lebih besar di masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, Hibnu menekankan langkah penahanan dalam kasus ini juga dapat menjadi peringatan bagi pelaku usaha di bidang kecantikan agar lebih berhati-hati dalam memasarkan produk.

“Kalau tersangka kooperatif, sebenarnya tidak perlu dilakukan penahanan. Tetapi jika tidak kooperatif, maka upaya paksa seperti penahanan bisa dilakukan agar asas cepat dalam penanganan perkara tetap terpenuhi,” pungkasnya. (Dev)