Kamis 09 Juni 2022, 17:37 WIB

KPU Harus Masif Sosialisasikan PKPU

Sri Utami | Politik dan Hukum
KPU Harus Masif Sosialisasikan PKPU

MI/ Moh Irfan
Rapat Dengar Pendapat KPU, Mendagri, Bawaslu, DKPP dengan Komisi II DPR RI.

 

PERATURAN Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu yang telah disetujui dan diharapkan segera disahkan pekan ini. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan Komisi Pemilihan umum (KPU) harus mensosialisasikan PKPU secara masif ke seluruh jajaran penyelenggara, peserta pemilu, dan masyarakat, begitu disahkan.

"Agar publik bisa memiliki pemahaman dan pengetahuan memadai soal berbagai persiapan dan aktivitas kepemiluan yang berlangsung," ujarnya Titi kepada mediaindonesia.com, hari ini.

Menurut Titi, PKPU tentang tahapan, program dan jadwal relatif sangat terlambat ditetapkan padahal tahapan sudah akan segera dimulai. UU Pemilu yang tidak berubah mestinya bisa membuat pembentukan peraturan teknis oleh KPU bisa lebih baik dan lebih tepat waktu. Diketahui KPU mengumumkan tahapan pemilu akan dimulai 14 Juni mendatang.

"Keterlambatan pembentukan PKPU tahapan ini harus benar-benar jadi pembelajaran bagi KPU agar tidak terulang di masa mendatang," imbuhnya.

Baca juga: Survei Poltracking: Ganjar-Erick Thohir Pasangan Paling Diminati di Pilpres 2024

Titi menekankan KPU harus bergegas mempersiapkan pelaksanaan tahapan pemilu. Di mana salah satunya PKPU yang mengatur pelaksanaan teknis tahapan, khususnya PKPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. PKPU tersebut sangat diperlukan partai politik karena persiapan pendaftaran tidak sederhana dan harus dipersiapkan dengan matang.

"Sebab ini menyangkut hidup mati partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilu. Jangan sampai segala sesuatunya mepet waktu dan tergesa-gesa sebab akan bisa memengaruhi profesionalitas dan kredibilitas kerja KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu"

Sebelumnya PKPU telah disetujui KPU dan DPR. Setelah disetujui dalam RDP, rancangan PKPU selanjutnya akan diharmonisasikan KPU ke Kementerian Hukum dan HAM. PKPU rencananya baru akan disahkan saat rapat paripurna, Jumat (10/6).

DPR meminta pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap seluruh aspek persiapan Pemilu 2024, termasuk menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pengadaan Barang, Jasa, dan Kegiatan Terkait Kelancaran Pendistribusian Logistik Pemilu 2024. (P-5)

Baca Juga

Antara

Kapolri Naikkan Pangkat Anggota yang Tewas dalam Tragedi Kanjuruhan

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Senin 03 Oktober 2022, 22:44 WIB
Dua anggota kepolisian yang tewas, yakni Briptu Fajar Yoyok Pujiono dan Brigadir Andik Purwanto, juga telah dimakamkan secara...
ANTARA

Polisi Naikkan Status Tragedi Kanjuruhan ke Penyidikan

👤 Khoerun Nadif Rahmat 🕔Senin 03 Oktober 2022, 22:38 WIB
Keputusan menaikkan status menjadi penyidikan tersebut dilakukan setelah tim melakukan gelar...
ANTARA/Ari Bowo Sucipto

Komnas Telusuri Pelanggaran HAM dalam Insiden di Kanjuruhan

👤Bagus Suryo 🕔Senin 03 Oktober 2022, 22:24 WIB
Setelah melakukan investigasi ke kandang 'Singo Edan' itu, Komnas HAM menyatakan pihaknya menemukan dugaan adanya pelanggaran HAM...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya