Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
SEKRETARIS Jenderal DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan partai-nya sepakat dengan PKB untuk membentuk poros ketiga dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
"Saya berharap poros ketiga, kenapa? karena yang satu sudah jelas poros-nya, kedua sudah jelas, yang ketiga ini membongkar kebuntuan, tembok 'berlin" kita pecahkan," kata Aboe Bakar di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Hal itu dikatakannya usai bertemu Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid bersama jajaran PKS dan PKB di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini.
Aboe Bakar berharap pertemuan gabungan tersebut akan menjadi magnet untuk para partai-partai politik yang lain yang bergabung. Karena menurut dia, jumlah kursi PKS di DPR sebanyak 50 dan PKB sebanyak 58 sehingga hanya membutuhkan 7 kursi untuk bisa mengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden.
"Artinya tinggal satu partai politik (untuk bergabung dalam koalisi). Ya kita lihat semoga berjalan panjang umur dan bisa bertahan," ujarnya.
Menurut dia, koalisi yang dibangun PKS-PKB menginginkan agar tidak terjadi politik identitas yang berlebihan, polarisasi, dan gesekan di masyarakat.
Baca juga: SMRC: Elektabilitas Ganjar Pranowo Unggul, Prabowo - Anies Menurun
Dia mengatakan, PKS tidak masalah apabila Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar ingin menjadi capres untuk diusung di Pilpres 2024.
"Kita ingin-nya 3 bulan sebelum sudah oke, misalkan, Muhaimin Iskandar mau jadi presiden, silakan bismillah tidak masalah. Bagi PKS tidak penting presiden atau wapres," tuturnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menilai Pilpres 2024 harus dilalui dengan suasana yang sejuk, dan partai-nya bisa mengambil peran untuk lebih mempersatukan keadaan.
Dia mengaku bersyukur PKS juga memiliki pandangan yang sama bahwa tidak boleh lagi terjadi politik identitas karena dikhawatirkan terjadi perpecahan di masyarakat.
"Hari ini menurut saya bukan sosok, namun sistem dan cara pikir yang mempertemukan yang saya sebut dengan satu kalimat yang mempertemukan, mengutuhkan, mendamaikan. Tidak ada lagi pembelahan, tidak ada lagi saling curiga, tidak ada lagi saling menjatuhkan, tidak ada lagi politik yang saling menghina," tuturnya.
Menurut dia, ke depan pasti ada pertemuan lanjutan antara Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu untuk mematangkan konsep koalisi kedua partai tersebut. (Ant/OL-4)
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Cucun kilas balik saat Pansus Haji 2024. Selama perjalanan Pansus, Yaqut disebut kerap menolak hadir dalam pemeriksaaan.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved