Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
SEKRETARIS Jenderal DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan partai-nya sepakat dengan PKB untuk membentuk poros ketiga dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
"Saya berharap poros ketiga, kenapa? karena yang satu sudah jelas poros-nya, kedua sudah jelas, yang ketiga ini membongkar kebuntuan, tembok 'berlin" kita pecahkan," kata Aboe Bakar di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Hal itu dikatakannya usai bertemu Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid bersama jajaran PKS dan PKB di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini.
Aboe Bakar berharap pertemuan gabungan tersebut akan menjadi magnet untuk para partai-partai politik yang lain yang bergabung. Karena menurut dia, jumlah kursi PKS di DPR sebanyak 50 dan PKB sebanyak 58 sehingga hanya membutuhkan 7 kursi untuk bisa mengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden.
"Artinya tinggal satu partai politik (untuk bergabung dalam koalisi). Ya kita lihat semoga berjalan panjang umur dan bisa bertahan," ujarnya.
Menurut dia, koalisi yang dibangun PKS-PKB menginginkan agar tidak terjadi politik identitas yang berlebihan, polarisasi, dan gesekan di masyarakat.
Baca juga: SMRC: Elektabilitas Ganjar Pranowo Unggul, Prabowo - Anies Menurun
Dia mengatakan, PKS tidak masalah apabila Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar ingin menjadi capres untuk diusung di Pilpres 2024.
"Kita ingin-nya 3 bulan sebelum sudah oke, misalkan, Muhaimin Iskandar mau jadi presiden, silakan bismillah tidak masalah. Bagi PKS tidak penting presiden atau wapres," tuturnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menilai Pilpres 2024 harus dilalui dengan suasana yang sejuk, dan partai-nya bisa mengambil peran untuk lebih mempersatukan keadaan.
Dia mengaku bersyukur PKS juga memiliki pandangan yang sama bahwa tidak boleh lagi terjadi politik identitas karena dikhawatirkan terjadi perpecahan di masyarakat.
"Hari ini menurut saya bukan sosok, namun sistem dan cara pikir yang mempertemukan yang saya sebut dengan satu kalimat yang mempertemukan, mengutuhkan, mendamaikan. Tidak ada lagi pembelahan, tidak ada lagi saling curiga, tidak ada lagi saling menjatuhkan, tidak ada lagi politik yang saling menghina," tuturnya.
Menurut dia, ke depan pasti ada pertemuan lanjutan antara Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu untuk mematangkan konsep koalisi kedua partai tersebut. (Ant/OL-4)
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved