Polisi Aktif Calon Anggota Komnas HAM Bertekad Tuntaskan Kasus HAM Berat

CALON anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Remigius Sigid Tri Hardjanto bertekad menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Remigius merupakan polisi aktif berpangkat inspektur jenderal yang saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Markas Besar Polri.

Pernyataan itu disampaikannya saat memaparkan visi dan misi dalam acara Dialog Publik Calon Anggota Komnas HAM RI 2022-2027. Remigius telah menetapkan sebuah visi, yakni mewujudkan Komnas HAM yang profesional, mandiri, terpercaya, dan berwibawa untuk kemanusiaan yang adil dan beradab.

"Dari visi tersebut saya berusaha untuk merumuskan misi, antara lain yang pertama memperkuat Komnas HAM ini untuk menuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," katanya di Jakarta, Rabu (8/6).

"Dan juga bagaimana mencegah jangan sampai terjadi atau terulang kembali pelanggaran HAM berat di masa mendatang," imbuh Remigius.

Di samping itu, Remigus juga akan mengaktualisasi dan menginternalisasi nilai-nilai HAM dalam pendidikan serta aspek-aspek regulasi. Dengan demikian, semua regulasi yang diterbitkan pemerintah maupun penyelenggara negara akan bernuansa HAM.

Baca juga: DPR: Percayakan Seleksi Komisioner Komnas HAM pada Pansel

Lebih lanjut, ia juga ingin membangun kesadaran masyarakat tentang HAM, baik di ruang publik atau ruang digital. Remigius berpendapat, saat ini ruang digital menjadi media atau arena terjadinya pelanggaran HAM.

"Berikutnya mengembangkan kerja sama dan sinergi dengan semua stakeholders. Dan yang terpenting membantu penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat," jelasnya.

Untuk mewujudkan visi dan misinya sebagai anggota Komnas HAM, Remigius menyebut memiliki tiga strategi besar. Pertama, meningkatkan kinerja Komnas HAM melalui optimaliasai di bidang pembinaan dan operasional. Kedua, perubahan paradigma agar Komnas HAM lebih proaktif, tidak rekatif atau pasif dalam melakukan pencegahan-pencegakan pelanggaran HAM.

"Terakhir manajemen media. Media harus dikelola, baik media sosial, media konvensional, agar bisa mendukung pelaksanaan tugas Komnas HAM sekaligus mitra kita dalam pengawasan pelanggaran-pelanggaran HAM," tutur Remigius.(OL-5)