Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ANGGOTA Komisi III DPR Eva Yuliana berharap publik memercayai panitia seleksi (pansel) Komisioner Komnas HAM untuk dapat menjalankan amanah memilih calon yang kompeten.
Pernyataan ini disampaikan Eva dalam merespons adanya anggota Polri aktif, yang lolos dalam seleksi calon komisioner Komnas HAM.
"Tahapan pemilihan komisioner Komnas HAM masih ada beberapa beberapa tahapan lagi. Mari kita percayakan pada pansel. Insyaallah, mereka mampu melaksanakan amanah dengan baik," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (4/6).
Baca juga: Pansel Komnas HAM Apresiasi Masukan Publik
Menurut Eva, siapa pun dapat mengikuti seleksi ini dengan tetap menjalankan aturan yang berlaku. Sehingga, tidak ada aturan yang dilanggar.
"Calon komisioner dari kalangan manapun, akademisi, aktivis, pejabat, unsur polri dan lainnya berhak mengikuti seleksi selama memenuhi syarat dan mampu," pungkasnya.
Pihaknya menilai tujuan anggota polri aktif dalam seleksi tersebut tidak melanggar UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. "Menurut saya, hal tersebut secara hukum tidak melanggar. Untuk menjadi komisioner, tidak ada larangan atau pengecualian terhadap anggota polri," imbuh Eva.
Baca juga: Anggota Polri jadi Komisioner Komnas HAM Berpotensi Konflik Kepentingan
Sebelumnya, Ketua Tim Pansel Calon Komisioner Komnas HAM Makarim Wibisono mengungkapkan bahwa Remigius Sigid Tri Hardjanto yang lolos seleksi, merupakan anggota polri aktif. Serta, harus berstatus nonaktif jika terpilih menjadi komisioner lembaga tersebut.
Lolosnya Kepala Divisi Hukum Polri tersebut menimbulkan pertanyaan terhadap pansel yang dinilai tidak transparan. Sedangkan, pansel mengklaim bahwa Remigius akan segera pensiun.(OL-11)
Ketua Pansel Melani Budianta menyampaikan selama hampir 7 bulan pansel bekerja secara seksama dan berhati-hati, mulai dari seleksi Tahap I hingga IV.
Pansel calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 telah memberikan masing-masing 10 nama kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Jokowi nantinya akan menyerahkan nama-nama itu kepada DPR untuk mengikuti fit and proper test. Penguji mereka merupakan legislator periode baru.
Sejak awal seluruh peserta sudah diklasifikasikan, bahkan dengan pengodean nomor peserta, maka pada proses akhir seleksi status tersebut tidak bisa dirubah
Salah satu peserta calon anggota Kompolnas berinisial DSB terdaftar dari unsur Pakar Kepolisian (PK), namun saat lolos dalam tahap 12 besar statusnya berubah mewakili Tokoh Masyarakat (TM).
Salah satu peserta meminta klarifikasi kepada Pansel tentang peralihan status DSB, dari unsur Pakar Kepolisian menjadi unsur Tokoh Masyarakat,
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved