Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan pihaknya tengah memtangkan persentasi terkait tahapan Pemilu jelang Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI dan Kemendagri.
Komisioner KPU RI, Idham Holik menuturkan ada dua diskursus yang akan jadi fokus bahasan dalam RDP, yakni soal masa kampanye 75 hari dan 90 hari.
Baca juga: Diperlukan Komitmen Kuat untuk Mengakselerasi Implementasi UU TPKS
Pasalnya, DPR usul masa kampanye Pemilu 2024 jadi hanya 75 hari. Sementara Presiden RI Joko Widodo disebut telah menyepakati masa kampanye selama 90 hari.
Pembahasan itu, kata Idham, nantinya akan ditentukan dalam RDP yang akan diadakan 7 Juni mendatang.
"Kesimpulannya kita lakukan kajian secara komprehensif. Dan nanti pada saat RDP kedua model itu akan dipresentasikan oleh Ketua KPU (Hasyim Asy'ari) dalam rapat," papar Idham kepada Media Indonesia, Kamis (2/6).
Tak hanya soal durasi kampanye pesta demokrasi 2024, Idham menyebut pihaknya akan membahas soal anggaran hingga regulasi bersama DPR.
"Misalkan bagaimana mengektifkan tahapan. Ya, maksudnya tahapan dapat berjalan sesuai dengan apa yg ditetapkan nanti, jangan sampai penetapan begini dalam praktiknya gak sesuai on schedule," tuturnya.
"Intinya tentu kami akan mengektifkan tahapan dengan cara meningkatkan teknologi yang membantu jalannya tahapan Pemilu 2024," tandasnya. (OL-6)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
inDrive berupaya menjawab tantangan lonjakan permintaan penumpang di Bandung yang belum sepenuhnya diimbangi ketersediaan armada,
Kampanye #PlayMyWay dilakukan sepanjang 2025 dengan berbagai aktivitas yang merangkul berbagai pihak untuk menghadirkan pengalaman autentik.
Revisi UU Pemilu, pergeseran fokus dari sanksi pidana ke sanksi administratif yang dinilai lebih memberikan efek jera kepada peserta pemilu.
Kampanye di era digital menuntut kreativitas, komunikasi yang lebih terbuka, serta kemampuan membaca karakter pemilih.
BLP Beauty, merek kecantikan lokal yang didirikan oleh Lizzie Parra, bekerja sama dengan Du Anyam, sebuah kewirausahaan sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan
WARGA Jakarta dikejutkan oleh pemandangan tidak biasa pada Jumat, (18/7). Tiga unit mobil sport supercar dengan desain visual mencolok, bersama tiga truk LED bergaya futuristik,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved