Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani dinilai peduli pada rakyat kecil. Ini karena sikapnya mendorong agar anggaran subsidi dan bantuan tetap ada di RAPBN 2023.
Hal tersebut dikatakan pengamat ekonomi Institute of Developing Indonesian Economy (IDEA), Candra Surya Utama.
Candra menyebut kondisi saat ini ekonomi baru mengalami pemulihan paska pandemi. Ini tentu masih menyulitkan rakyat kecil untuk kembali normal memulihkan perekonomian mereka.
"Saya rasa Puan tunjukkan kepeduliannya pada rakyat kecil. Ini karena dia mendorong supaya RAPBN 2023 tetap mengalokasikan dana subsidi untuk mereka," jelasnya melalui keterangan tertulis, Senen (23/5).
Dia menyebut masyarakat miskin terdampak secara daya beli saat pandemi terjadi. Ini karena pemasukan mereka dalam mencari nafkah jelas berkurang. Ini akhirnya juga membawa mereka pada situasi sulit untuk bertahan hidup. Di sinilah, menurutnya, negara bisa hadir dan membantu mereka.
Candra menyatakan subsidi memang bukan jadi solusi paripurna menjawab permasalahan.
Namun setidaknya dengan adanya dana subsidi, ini akan menolong mereka dan meringankan beban hidup rakyat kecil. Ini mesti dilakukan dan sudah jadi kewajiban negara melakukan itu.
"Saya pandang Puan sudah berlaku benar dan tepat. Dia mendorong agar budget negara dapat berorientasi untuk membantu rakyat miskin," jelasnya.
Sebagai informasi, Puan menyebut, masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan dari Negara sebab pandemi Covid-19 yang berimbas pada perekonomian masyarakat masih cukup terasa.
"Oleh karena itu, kami menyambut baik rencana alokasi subsidi di RAPBN 2023 sebesar Rp 350 triliun yang difokuskan untuk subsidi pertalite dan listrik agar harga pertalite tidak naik dan tarif listrik untuk konsumen bawah tidak naik,” tuturnya seusai Rapat Paripurna DPR, Jumat (20/5).
Puan menambahkan RAPBN 2023 juga harus meliputi program-program pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia yang masih belum kembali seperti sebelum pandemi Covid-19. Selain itu, harus ada upaya agar dunia usaha bisa kembali bergeliat. (RO/OL-09)
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 kepada seluruh umat Nasrani di Indonesia serta selamat menyambut Tahun Baru 2026.
KETUA DPR RI, Puan Maharani mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menggelar perayaan pergantian tahun 2026 secara berlebihan atau euforia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Seluruh rumah sakit, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tidak boleh menolak warga mendapatkan layanan medis.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved