Senin 16 Mei 2022, 17:28 WIB

Minta RDP dengan DPR Disegerakan, KPU: Butuh Proses Harmonisasi

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Minta RDP dengan DPR Disegerakan, KPU: Butuh Proses Harmonisasi

Dok MI
Komisi Pemilihan Umum.

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI meminta agar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR disegerakan. 

Hal itu mengingat pihaknya yang membutuhkan proses percepatan harmonisasi serta pengundangan Peraturan KPU. 

“Kita meminta bulan Mei ini, karena kami membutuhkan waktu harmonisasi lagi, sehingga 14 juni sudah disahkan dan sudah mulai tahapanlah,” tutur anggota KPU Yulianto Sudrajat kepada Media Indonesia, Senin (16/5). 

Baca juga: Akselerasi Antisipasi Dampak Krisis Global Butuh Langkah Bersama

Menurutnya, intensitas, skala sosialisasi dan pendidikan pemilih juga menjadi kebutuhan penting. Mengingat, lanjut Yulianto, kebutuhan informasi pemilu yang dibutuhkan oleh pemilih dan peserta. 

Sementara itu, terkait adanya permintaan dari DPR RI pada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk segera menyusun kodifikasi hukum acara pemilu, Yulianto menyebut pihaknya akan mengkaji usulan tersebut. 

“Belum, itu masukan dari beberapa anggota DPR RI kemarin saat rapat konsinyering. Nanti kita akan kaji bersama-sama terkait kodifikasi hukum tersebut,” pungkasnya. (OL-6)

Baca Juga

Antara/Akbar Nugroho Gumay

Mentan SYL Sampaikan Duka Mendalam Atas Kepergian Tjahyo Kumolo

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 01 Juli 2022, 21:22 WIB
Bagi SYL, Tjahyo adalah orang baik sekaligus contoh aparat negara yang selama ini menjadi pengayom bagi seluruh...
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

MPR Berharap Kembalikan Marwah Menjadi Lembaga Tertinggi Negara

👤Sri Utami 🕔Jumat 01 Juli 2022, 20:34 WIB
Surya Paloh juga menekankan agar menjelang Pilpres 2024, MPR bisa membuat konvensi berupa gebrakan mengundang semua calon presiden yang...
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Dampak DOB di Papua, Revisi UU Pemilu Dibicarakan Setelah Reses

👤Putra Ananda 🕔Jumat 01 Juli 2022, 20:24 WIB
Pembahasan revisi UU Pemilu dibutuhkan untuk menyesuaikan payung hukum pelaksanaan pemilu pasca berlakunya tiga Undang-Undang (UU) Daerah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya