Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI meminta agar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR disegerakan.
Hal itu mengingat pihaknya yang membutuhkan proses percepatan harmonisasi serta pengundangan Peraturan KPU.
“Kita meminta bulan Mei ini, karena kami membutuhkan waktu harmonisasi lagi, sehingga 14 juni sudah disahkan dan sudah mulai tahapanlah,” tutur anggota KPU Yulianto Sudrajat kepada Media Indonesia, Senin (16/5).
Baca juga: Akselerasi Antisipasi Dampak Krisis Global Butuh Langkah Bersama
Menurutnya, intensitas, skala sosialisasi dan pendidikan pemilih juga menjadi kebutuhan penting. Mengingat, lanjut Yulianto, kebutuhan informasi pemilu yang dibutuhkan oleh pemilih dan peserta.
Sementara itu, terkait adanya permintaan dari DPR RI pada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk segera menyusun kodifikasi hukum acara pemilu, Yulianto menyebut pihaknya akan mengkaji usulan tersebut.
“Belum, itu masukan dari beberapa anggota DPR RI kemarin saat rapat konsinyering. Nanti kita akan kaji bersama-sama terkait kodifikasi hukum tersebut,” pungkasnya. (OL-6)
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved