Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
KETUA Forum SInologi Indonesia Johanes Herlijanto mengatakan, peristiwa Mei 1998 menimbulkan kepahitan bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Meski demikian, semangat kebangsaan Indoensia kalangan Tionghoa tetap tinggi hingga saat ini.
Herlijanto yang juga dosen pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan itu, menambahkan, etnis Tionghoa justru semakin aktif memperlihatkan kepada publik negeri bahwa mereka pun orang-orang Indonesia, sama seperti komponen ban gsa Indonesia lainnya.
"Menyadari bahwa Indonesia adalah tanah air bagi mereka di masa kini dan masa depan, etnik Tionghoa yang baru saja melalui masa-masa terburuk akibat tragedi kemanusiaan itu membentuk berbagai organisasi dengan tujuan untuk turut berkontribusi bagi pembangunan Indonesia yang lebih baik," ujar Herlijanto dalam keterangannya.
Melalui organisasi-organisasi tersebut, kalangan Tionghoa secara menyeluruh diimbau untuk turut berpartisipasi pada kegiatan sosial dan politik agar lebih terintegrasi dalam masyarakat Indonesia secara utuh.
Herlijanto menilai, kegiatan sosial dan politik juga ditujukan untuk menghapuskan berbagai stereotipe yang telah lekat selama berdasawarsa, antara lain mengenai kurangnya loyalitas kebangsaan mereka.
Namun demikian, menurut Herlijanto, upaya etnis Tionghoa memperkuat semangat kebangsaan dalam dua dasawarsa terakhir ini belum secara tuntas menepis narasi miring mengenai loyalitas mereka terhadap Indonesia. Bagi Herlijanto, kenyataan ini patut disayangkan mengingat etnis Tionghoa sejatinya telah mengalami proses akulturasi selama berberabad-abad di Nusantara.
“Akulturasi tersebut membentuk sebuah jati diri tersendiri sebagai orang Tionghoa Indonesia, yang seratus persen berbeda, dan tidak lagi memiliki hubungan, dengan masyarakat maupun pemerintah yang berkuasa di daratan Tiongkok,” ujarnya.
Baca juga : Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Perlu Jaring Aspirasi Publik
Sayangnya, stigma sebagai asing yang menurutnya telah terlanjur terkonstruksi di era penjajahan, tetap dilekatkan pada Tionghoa. Padahal, menurut Herlijanto, tak sedikit tokoh-tokoh Tionghoa yang memiliki andil penting dalam proses pembangunan kebangsaan Indonesia.
Herlijanto mengungkapkan, studi mengenai politik peranakan Tionghoa di Jawa, yang ditulis oleh Leo Suryadinata pada 1979, sebenarnya cukup untuk memperlihatkan bahwa komunitas Tionghoa di Indonesia bukan melulu terdiri dari orang-orang yang menganggap diri asing dan berorientasi pada daratan Tiongkok.
Bahkan sebelum Republik Indonesia berdiri, terdapat sekelompok aktivis politik Tionghoa yang mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di bawah pimpinan Liem Koen Hian, membentuk Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada 1932. Partai ini bahkan tidak memperbolehkan kaum Tionghoa totok, yaitu mereka yang baru berimigrasi dari Tiongkok dan berorientasi pada daratan Tiongkok, menjadi anggotanya.
"Pendirian untuk mengedepankan kebangsaan Indonesia terus dipertahankan oleh para tokoh Tionghoa pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Pascakemerdekaan Indonesia, seruan agar orang-orang Tionghoa menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan berpartisipasi aktif dalam membangun negeri ini makin menguat di kalangan para tokoh Tionghoa," jelasnya.
Seruan tersebut disambut sejumlah besar orang-orang Tionghoa yang sejak berdirinya negeri ini telah memberi sumbangsih bukan hanya di bidang bisnis, seperti stereotip yang dilekatkan pada mereka, tetapi juga pada bidang pendidikan, hukum, bahkan militer. Bahkan semasa pemerintahan Orde Baru pun, tak sedikit tokoh Tionghoa berperan sangat penting dalam bidang seni dan budaya nasional Indonesia.
Memasuki era Reformasi, seiring dengan makin meningkatnya iklim demokrasi di Indonesia, partisipasi etnis Tionghoa dalam dunia politik, sosial, dan seni budaya pun semakin meningkat. Terciptanya masyarakat Indonesia yang makin demokratis meningkatkan peluang bagi etniksTionghoa untuk lebih berperan dalam membangun wajah Indonesia yang bersifat multikultural dan mengedepankan toleransi antar etnik.
"Oleh karenanya, pertanyaan mengenai loyalitas Tionghoa sejatinya telah usang. Namun sayangnya, pertanyaan usang tersebut masih sering dilontarkan kembali, khususnya di kalangan masyarakat yang menyebut diri sebagai 'pribumi'. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pegiat Tionghoa yang sedang berjuang untuk melawan stereotip yang mempertanyakan semangat keindonesiaan mereka." pungkas Herlijanto. (RO/OL-7)
SULIT menjadi Indonesia. Bukan lantaran tak punya sumber daya, melainkan karena harapan selalu membuncah melebihi kapasitas institusi yang mengelola.
Indonesia menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengesahkan rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza.
Pakar HI Hikmahanto Juwana menyampaikan perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah berlaku efektif sejak 21 Maret 2024.
PENGUNDIAN babak kualifikasi Piala Asia U-23 2026 resmi dilakukan. Indonesia harus bersaing di Grup J bersama tim kuat Korea Selatan (Korsel)
BADAN Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan perusahaan pertambangan asal Prancis, Eramet
Adapun ruang lingkup kerja sama yang dilakukan yaitu pengembangan sistem klaim digital dan pengembangan sistem pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan.
PENELITI senior BRIN Lili Romli menyayangkan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tentang tidak adanya bukti yang kuat terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998.
Menurutnya, pengingkaran terhadap peristiwa tersebut adalah bentuk penghapusan jejak sejarah Indonesia.
Proyek penyusunan ulang sejarah Indonesia ini sangat problematik dan potensial digunakan oleh rezim penguasa untuk merekayasa dan membelokkan sejarah sesuai dengan kepentingan rezim.
Pegiat HAM Perempuan Yuniyanti Chizaifah menegaskan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998
Djarot mengatakan penulisan sejarah seharusnya berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kepentingan politik. Maka dari itu, ia mengingatkan agar sejarah tidak dimanipulasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved