Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Perlu Jaring Aspirasi Publik

KETUA Departemen Gugus Tugas Riset dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik, Eduardo Edwin Ramda menilai proses pemilihan penjabat kepala daerah harus dijalankan secara ketat dan transparan.

Hal itu dikarenakan mereka akan menjabat saat Indonesia masih berjibaku menjalani pemulihan pasca-pandemi covid-19, sehingga diperlukan figur pemimpin yang mumpuni.

"Pemilihan penjabat kepala daerah di masa extraordinary menimbulkan konsekuensi berupa ekspektasi bahwa penjabat terpilih memiliki kualitas yang baik untuk mengawal pemulihan dampak pandemi. Oleh sebab itu, proses ini harus dijauhkan dari nuansa lobi-lobi politik serta berbasis ameritokratif," ujar Edwin.

Menurutnya, proses pemilihan penjabat kepala daerah ini tidak bisa dipisahkan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk gereja Katolik.

"Dampak pemilihan ini nantinya akan terasa pada sejumlah sektor, seperti perizinan berusaha hingga penyelenggaraan kegiatan beragama, dalam hal perizinan di hari raya tertentu. Maka masukan dari seluruh stakeholders wajib dipertimbangkan. Karena secara UU, kepala daerah punya kuasa yang luas," lanjutnya.

Edwin menyatakan pihaknya mendorong proses pemilihan penjabat kepala daerah harus dijalankan dengan melibatkan partisipasi publik dan transparan.

"Pemuda Katolik mendorong mekanisme yang partisipatif dan transparan. Sebab hal ini dimungkinkan pada Presiden dan Mendagri punya kuasa tertentu untuk menunjuk pejabat kepala daerah dengan sejumlah pertimbangan, termasuk stabilitas politik dan kesinambungan pemerintahan," pungkasnya. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus