Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Departemen Gugus Tugas Riset dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik, Eduardo Edwin Ramda menilai proses pemilihan penjabat kepala daerah harus dijalankan secara ketat dan transparan.
Hal itu dikarenakan mereka akan menjabat saat Indonesia masih berjibaku menjalani pemulihan pasca-pandemi covid-19, sehingga diperlukan figur pemimpin yang mumpuni.
"Pemilihan penjabat kepala daerah di masa extraordinary menimbulkan konsekuensi berupa ekspektasi bahwa penjabat terpilih memiliki kualitas yang baik untuk mengawal pemulihan dampak pandemi. Oleh sebab itu, proses ini harus dijauhkan dari nuansa lobi-lobi politik serta berbasis ameritokratif," ujar Edwin.
Menurutnya, proses pemilihan penjabat kepala daerah ini tidak bisa dipisahkan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk gereja Katolik.
"Dampak pemilihan ini nantinya akan terasa pada sejumlah sektor, seperti perizinan berusaha hingga penyelenggaraan kegiatan beragama, dalam hal perizinan di hari raya tertentu. Maka masukan dari seluruh stakeholders wajib dipertimbangkan. Karena secara UU, kepala daerah punya kuasa yang luas," lanjutnya.
Edwin menyatakan pihaknya mendorong proses pemilihan penjabat kepala daerah harus dijalankan dengan melibatkan partisipasi publik dan transparan.
"Pemuda Katolik mendorong mekanisme yang partisipatif dan transparan. Sebab hal ini dimungkinkan pada Presiden dan Mendagri punya kuasa tertentu untuk menunjuk pejabat kepala daerah dengan sejumlah pertimbangan, termasuk stabilitas politik dan kesinambungan pemerintahan," pungkasnya. (OL-8)
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
EDITORIAL Media Indonesia (14/6/2025) berjudul ‘Bertransaksi dengan Keadilan’ menyodorkan perspektif kritis di balik rencana penaikan gaji hakim oleh negara.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved