Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KOMITMEN Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun daerah terus dioptimalkan dengan penyerapan dana desa yang tepat sasaran. Efektivitas penggunaan dana desa akan berimbas pada meningkatnya pembangunan infrastruktur di daerah.
Kepala Bappeda Kota Padang Yenni Yuliza mengatakan kehadiran program dana desa di era Jokowi sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Apalagi Jokowi begitu mendorong agar penggunaan dana desa dapat direalisasikan ke dalam program padat karya tunai di desa.
Dia menilai, penyaluran dana desa yang begitu transparan langsung kepada aparatur pemerintaha desa. Ditambah dengan pemanfaatan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan desa menjadi satu alasan penguat terciptanya kesejahteraan di masyarakat.
Yenni menyampaikan manfaat yang paling terasa dari program tersebut yakni dengan terwujudnya pemerataan pembangunan. Menurut dia hal demikian perlu dilakuk demi juga menjaga gairah perekonomial nasional yang lesu akibat pandemi Covid-19.
“Sangat efektif, karena beberapa daerah di Indonesia sudah kita lihat kita buktikan bahwa akses jalan terpenuhi, pembangunan di desa, pemerataan ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat sudah dapat dibuktikan dan terlihat,” ujar Yenni, Selasa (11/5).
Lebih lanjut Yenni menyebut, program Dldana desa di masa kepemimpinan Jokowi memperkuat keutuhan setiap daerah. Maka dari itu, Yenni mengungkapkan jika program apik ini harus dikawal agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, Yenni. menilai, melalui pengawalan dan pengawasan ketatu daril dari seluruh pihak. Dampaknya, tambah dia, pelaksanaan program itu bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti.
“Sehingga kasus-kasus dana nagari yang tidak sesuai tidak akan terjadi lagi. Pemerataan pelaksanaan pembangunan yang sudah digeliatkan dana yang besar oleh Jokowi dapat terlaksana sesuai dengan nilai manfaat yang dibutuhkan,” jelas Yenni.
Sejak masa awal kepemimpinannya hingga 2022, Jokowi telah mendistribusikan dana desa sebesar Rp468,6 Triliun. Bila dirincikan berupa jalan desa sudah terbangun sepanjang 227 ribu kilometer. Pembangunan lain, yakni 4.500 embung kecil, 71 ribu irigasi, dan 1,3 juta meter jembatan. (OL-8)
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan menyiapkan dua pendekatan agar insiden perusakan rumah doa di Padang, Sumatra Barat tak terulang
KETUA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur mengatakan pemerintah mempunyai Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang belum berjalan dengan baik.
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyayangkan pembubaran dan perusakan rumah doa atau tempat ibadah kembali terjadi. Terbaru pembubaran rumah doa yang terjadi di Padang.
Rumah doa kembali menjadi titik gesekan karena kurangnya komunikasi dan miskomunikasi di lapangan.
Aksi pelarangam ibadah di Padang menunjukan bahwa sikap intoleransi masih mengakar di berbagai sudut negeri.
GEMPAR Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri dan Wakil Menteri Agama terkait insiden intoleransi di Padang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved