Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik jadi saksi pada modernisasi Pemilu Nasional dan Lokal di Republik Filipina pada Senin (9/5). Pada pemilu ini, kata Idham, diperebutkan 77 posisi nasional, 18.103 posisi lokal, dengan 55.572 kontestan.
Survei Pulse Asia pada 2019 mengungkapkan bahwa 9 dari 10 orang Filipina menginginkan masa depan pemilu menjadi otomatis berkat kecanggihan alat yang namanya Vote Counting Machine (VCM). Alat tersebut dapat memindai surat suara dan menerbitkan struk bukti hasil perhitungan suara dari pilihan pemilih di setiap TPS.
“Seluruhnya ada 106.000 mesin VCM yang disiapkan oleh Smartmatic, sebuah perusahaan alat pemilu canggih yang telah terbukti dalam berbagai pengujian Pilpres di lebih dari 70 negara,” ungkap Idham, Selasa (10/5).
Idham membeberkan, di Filipina seluruhnya ada 37.000 lebih bilik suara dengan 1.800 pusat konsolidasi dan audit. Dukungan teknologi juga dilakukan untuk daerah yang belum terjangkau internet yaitu dengan alat yang dapat mentransmisi hasil ke satelit.
Dalam pemilu ini, TPS dibuka mulai jam 6 pagi dan ditutup jam 7 malam dengan jumlah pemilih 67.745.529 orang (dalam negeri), begitu juga untuk overseas voting (pemungutan suara luar negeri) ditutup jam 7 malam dengan 1,7 juta pemilih.
Dalam satu TPS, terdapat beberapa klaster (meja pelayanan pemilih) dan dalam satu barangay (Desa/Kelurahan) terdapat beberapa TPS yang ditentukan berdasarkan besaran populasi pemilih.
Sebanyak 37.141 TPS tersebar di seluruh Filipina, sedangkan proses pengumpulan data dan penghitungan suara Pemilu Filipina ini berlangsung 9-16 Mei 2022.
Pelaksanaan pemilu di Filipina ini dipantau langsung oleh tim Penilai Independen Internasional dari 9 negara, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Anggota KPU RI Idham Holik dengan anggota Tenaga Ahli Setjen KPU RI Ali Ridho dan Staf Setjen KPU RI Johan Teguh.
Baca juga: Popularitas Duterte Bawa Kemenangan bagi Putrinya dalam Pemilu Filipina
Idham yang juga menggawangi Divisi Teknis Penyelenggaraan di KPU RI mengungkapkan pemilu di Filipina dilakukan sangat cepat, terbuka, demokratis, dan hanya memakan waktu 2 hingga 5 jam saja perolehan suara sudah sampai di pusat dan direkapitulasi secara penuh sehingga menjadi hasil resmi.
Maka, Pemilu di Filipina tidak membutuhkan waktu berhari-hari dan tidak memakan korban. Idham juga menyampaikan komitmennya tentang isu-isu kesetaraan gender dalam politik di pemilu dan bagaimana caranya meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pemilu yang diharapkan berimplikasi pada meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif/parlemen.
“Ada banyak sekali pengalaman dan kebijakan yang menarik yang bisa dipelajari di Filipina untuk meningkatkan kualitas praktik demokrasi elektoral yang berkeadilan gender," tutur Idham.
Modernisasi pemilu ini meningkatkan kepercayaan nasional dan internasional kepada Filipina dan menjadikan Filipina salah satu negara yang layak dicontoh untuk pemungutan suara di Asia.(OL-5)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved