Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik jadi saksi pada modernisasi Pemilu Nasional dan Lokal di Republik Filipina pada Senin (9/5). Pada pemilu ini, kata Idham, diperebutkan 77 posisi nasional, 18.103 posisi lokal, dengan 55.572 kontestan.
Survei Pulse Asia pada 2019 mengungkapkan bahwa 9 dari 10 orang Filipina menginginkan masa depan pemilu menjadi otomatis berkat kecanggihan alat yang namanya Vote Counting Machine (VCM). Alat tersebut dapat memindai surat suara dan menerbitkan struk bukti hasil perhitungan suara dari pilihan pemilih di setiap TPS.
“Seluruhnya ada 106.000 mesin VCM yang disiapkan oleh Smartmatic, sebuah perusahaan alat pemilu canggih yang telah terbukti dalam berbagai pengujian Pilpres di lebih dari 70 negara,” ungkap Idham, Selasa (10/5).
Idham membeberkan, di Filipina seluruhnya ada 37.000 lebih bilik suara dengan 1.800 pusat konsolidasi dan audit. Dukungan teknologi juga dilakukan untuk daerah yang belum terjangkau internet yaitu dengan alat yang dapat mentransmisi hasil ke satelit.
Dalam pemilu ini, TPS dibuka mulai jam 6 pagi dan ditutup jam 7 malam dengan jumlah pemilih 67.745.529 orang (dalam negeri), begitu juga untuk overseas voting (pemungutan suara luar negeri) ditutup jam 7 malam dengan 1,7 juta pemilih.
Dalam satu TPS, terdapat beberapa klaster (meja pelayanan pemilih) dan dalam satu barangay (Desa/Kelurahan) terdapat beberapa TPS yang ditentukan berdasarkan besaran populasi pemilih.
Sebanyak 37.141 TPS tersebar di seluruh Filipina, sedangkan proses pengumpulan data dan penghitungan suara Pemilu Filipina ini berlangsung 9-16 Mei 2022.
Pelaksanaan pemilu di Filipina ini dipantau langsung oleh tim Penilai Independen Internasional dari 9 negara, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Anggota KPU RI Idham Holik dengan anggota Tenaga Ahli Setjen KPU RI Ali Ridho dan Staf Setjen KPU RI Johan Teguh.
Baca juga: Popularitas Duterte Bawa Kemenangan bagi Putrinya dalam Pemilu Filipina
Idham yang juga menggawangi Divisi Teknis Penyelenggaraan di KPU RI mengungkapkan pemilu di Filipina dilakukan sangat cepat, terbuka, demokratis, dan hanya memakan waktu 2 hingga 5 jam saja perolehan suara sudah sampai di pusat dan direkapitulasi secara penuh sehingga menjadi hasil resmi.
Maka, Pemilu di Filipina tidak membutuhkan waktu berhari-hari dan tidak memakan korban. Idham juga menyampaikan komitmennya tentang isu-isu kesetaraan gender dalam politik di pemilu dan bagaimana caranya meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pemilu yang diharapkan berimplikasi pada meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif/parlemen.
“Ada banyak sekali pengalaman dan kebijakan yang menarik yang bisa dipelajari di Filipina untuk meningkatkan kualitas praktik demokrasi elektoral yang berkeadilan gender," tutur Idham.
Modernisasi pemilu ini meningkatkan kepercayaan nasional dan internasional kepada Filipina dan menjadikan Filipina salah satu negara yang layak dicontoh untuk pemungutan suara di Asia.(OL-5)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved