Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR, Puan Maharani, dinilai memiliki kompetensi dalam merajut komunikasi di kalangan elite. Hal ini dilihat sebagai harapan di Pilpres 2024 dan Puan dinilai layak maju menjadi calon presiden.
Pernyataan ini disampaikan pengamat politik Lingkar Studi Politik Indonesia, Indra Setiadi. Indra menyatakan saat momen Lebaran, Puan melakukan safari politik bersilaturahmidengan tokoh politik penting di Tanah Air
"Bagi saya, telah menunjukkan Puan pandai merajut komunikasi pada elite politik. Ini harapan bagus baginya untuk kontestasi pilpres 2024," jelas Indra melalui keterangan tertulis, Senin (9/5).
Baca juga: Pertemuan dengan Megawati untuk Pencanangan Duet Prabowo-Puan
Indra menyatakan keluwesan komunikasi Puan akan membuat dirinya diperhitungkan dalam persaingan menuju 2024. Keluwesan komunikasi juga akan membuat bargaining politiknya naik.
"Artinya dia sebagai figur pemimpin dapat merangkul semua kalangan. Kemudian komunikasi yang luwes menunjukkan dirinya dapat bekerjasama dengan semua pihak," tutur Indra.
Dia menyebut keluwesan berkomunikasi adalah syarat mutlak bagi politikus. Ini karena Indonesia tidak dapat dibangun dan dipimpin oleh kepemimpinan yang tidak merangkul.
Indra menyatakan Indonesia merupakan negara yang beragam dan berwarna warni masyarakatnya. Hal tersebut jelas membutuhkan kepemimpinan yang mengayomi dan punya komunikasi publik bagus.
Selain itu, komunikasi elite yang bagus akan menciptakan stabilitas politik dalam negeri. Ini berguna agar negara dapat fokus untuk membangun.
"Saya lihat Puan punya hal ini. Modal komunikasi dengan para elite politiknya yang bagus membuat dia punya harapan besar di 2024. Puan punya kualifikasi jadi pemimpin bangsa," jelasnya.
Sebagai informasi, pekan lalu selama lebaran, Puan Maharani diketahui melalukan pertemuan politik dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Puan juga menemani ibunya yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Pertemuan elite ini disinyalir sebagai bagian konsolidasi untuk menghadapi momen pilpres 2024. (RO/OL-09)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved