Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR, Puan Maharani, dinilai memiliki kompetensi dalam merajut komunikasi di kalangan elite. Hal ini dilihat sebagai harapan di Pilpres 2024 dan Puan dinilai layak maju menjadi calon presiden.
Pernyataan ini disampaikan pengamat politik Lingkar Studi Politik Indonesia, Indra Setiadi. Indra menyatakan saat momen Lebaran, Puan melakukan safari politik bersilaturahmidengan tokoh politik penting di Tanah Air
"Bagi saya, telah menunjukkan Puan pandai merajut komunikasi pada elite politik. Ini harapan bagus baginya untuk kontestasi pilpres 2024," jelas Indra melalui keterangan tertulis, Senin (9/5).
Baca juga: Pertemuan dengan Megawati untuk Pencanangan Duet Prabowo-Puan
Indra menyatakan keluwesan komunikasi Puan akan membuat dirinya diperhitungkan dalam persaingan menuju 2024. Keluwesan komunikasi juga akan membuat bargaining politiknya naik.
"Artinya dia sebagai figur pemimpin dapat merangkul semua kalangan. Kemudian komunikasi yang luwes menunjukkan dirinya dapat bekerjasama dengan semua pihak," tutur Indra.
Dia menyebut keluwesan berkomunikasi adalah syarat mutlak bagi politikus. Ini karena Indonesia tidak dapat dibangun dan dipimpin oleh kepemimpinan yang tidak merangkul.
Indra menyatakan Indonesia merupakan negara yang beragam dan berwarna warni masyarakatnya. Hal tersebut jelas membutuhkan kepemimpinan yang mengayomi dan punya komunikasi publik bagus.
Selain itu, komunikasi elite yang bagus akan menciptakan stabilitas politik dalam negeri. Ini berguna agar negara dapat fokus untuk membangun.
"Saya lihat Puan punya hal ini. Modal komunikasi dengan para elite politiknya yang bagus membuat dia punya harapan besar di 2024. Puan punya kualifikasi jadi pemimpin bangsa," jelasnya.
Sebagai informasi, pekan lalu selama lebaran, Puan Maharani diketahui melalukan pertemuan politik dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Puan juga menemani ibunya yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Pertemuan elite ini disinyalir sebagai bagian konsolidasi untuk menghadapi momen pilpres 2024. (RO/OL-09)
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved