Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kekayaan Jokowi pada LHKPN periodik 2021 tercatat mencapai Rp71,471 miliar.
Kekayaan Kepala Negara tercatat meningkat Rp7,855 miliar jika dibandingkan dengan periodik sebelumnya. Tercatat, kekayaan Jokowi pada periodik 2020 mencapai Rp63,616 miliar.
Pada laporan terbarunya, Jokowi tercatat memiliki 20 tanah dan bangunan senilai Rp59,445 miliar. Tanah dan bangunannya ada di Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar, Sragen, Boyolali, dan Jakarta Selatan.
Kepala Negara juga tercatat memiliki delapan kendaraan senilai Rp467 juta. Kendaran miliknya yakni mobil Suzuki Pick Up keluaran 1997, mobil Isuzu Truck keluaran 2002, motor Yamaha Vega keluaran 2001, dan mobil Mercedes Benz Sedan keluaran 2004.
Jokowi juga tercatat memiliki mobil Mercedes Benz Sedan keluaran 1996, mobil Isuzu Truck keluaran 2002, mobil Nissan Grand Livina Minibus keluaran 2010, dan mobil Nissan Juke Minibus keluaran 2012.
Jokowi juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp356,950 juta. Dia tidak tercatat memiliki surat berharga.
Kemudian, mantan Wali Kota Solo itu juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp11,511 miliar. Dia juga tercatat memiliki utang Rp309,330 juta. (OL-8)
Terjaring OTT KPK, segini total harta kekayaan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Intip rincian aset tanah Rp14 M hingga utang jumbo Rp12 M di LHKPN.
Harta Rini Soemarno tercatat sebesar Rp128,9 miliar.
Profil dan harta Yaqut Cholil Qoumas, eks Menag yang jadi tersangka KPK kasus korupsi kuota haji. Simak riwayat dan kekayaannya.
KPK mendalami kepemilikan aset eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang belum tercatat dalam LHKPN. Penelusuran dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan iklan dan kesesuaian laporan
KPK menyampaikan bahwa pihaknya tengah menelusuri sejumlah aset tidak bergerak milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang diduga belum tercantum dalam LHKPN.
KPK mengusut LHKPN mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Diduga ada aset yang tak dilaporkan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 13 orang dari total 27 pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap.
KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terkait dugaan suap proyek. Sebanyak 27 orang diperiksa intensif dan uang disita.
Uang yang disita KPK dalam bentuk rupiah. Walaupun demikian, dia belum dapat memberitahukan lebih detail karena masih dihitung.
Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukum 15 tahun pidana penjara dan uang pengganti Rp 2,9 triliun terhadap Kerry Riza, sementara Gading dan Dimas dihukum 13 tahun pidana penjara.
Mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved