Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH anggota Komisi II DPR RI mengusulkan agar durasi kampanye Pemilu 2024 dipersingkat. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengingatkan bahwa Pemilu 2024 kali ini ialah Pemilu serentak.
“Pemilu serentak, dari Presiden, DPR, DPD, DPRD hingga Provinsi, Kabupaten dan Kota. Ada lima jenis pemilu. Kampanye juga lima jenis. Mestinya dalam konteks kampanye harus memperhitungkan kampanye pilpres yang daerah pemilihannya seluruh wilayah Indonesia,” ujar Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (18/4).
Ia menjelaskan Provinsi memiliki daerah pemilihan di Kabupaten atau gabungan Kabupaten. Sedangkan DPR RI dapilnya gabungan Kabupaten Kota, DPD dapilnya di Provinsi, dan tentunya Presiden di seluruh wilayah Indonesia.
“Pertanyaannya kira-kira dibutuhkan durasi berapa karena kampanye serentak ini. Apakah harus dipilih pemilihan kampanye ini harus sekian?,” ungkapnya.
Baca juga: Bahas Anggaran Pemilu 2024, KPU Bakal Gelar Konsinyering
Hasyim menerangkan untuk jadi Presiden terpilih, konstitusi menyebut harus menang lebih dari separuh suara sah nasional, atau yang berarti harus lebih dari separuh Provinsi di Indonesia.
“Katakanlah Provinsi kita 34 kalau dibagi dua 17, kalau lebih minimal menangnya di 18 Provinsi. Masing-masing menang minimal 20%. Untuk mencapai itu kampanye 60, 90, 120 hari cukup tidak?” papar Hasyim.
“Wilayah kita 34 Provinsi, Kabupaten-Kota 514. Kalau misal 120 hari masa kampanye, 514 Kabupaten dibagi 120 hari berapa? Nah empat ya. Itu artinya pada hari yang sama setidaknya capres mengunjungi 4 sampai 5 kabupaten dengan durasi setiap hari keliling non-stop,” tambahnya.
Adanya kemungkinan itu membuat KPU akan mematangkan lagi durasi masa kampanye sebelum Pemilu 2024. (P-5)
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
inDrive berupaya menjawab tantangan lonjakan permintaan penumpang di Bandung yang belum sepenuhnya diimbangi ketersediaan armada,
Kampanye #PlayMyWay dilakukan sepanjang 2025 dengan berbagai aktivitas yang merangkul berbagai pihak untuk menghadirkan pengalaman autentik.
Revisi UU Pemilu, pergeseran fokus dari sanksi pidana ke sanksi administratif yang dinilai lebih memberikan efek jera kepada peserta pemilu.
Kampanye di era digital menuntut kreativitas, komunikasi yang lebih terbuka, serta kemampuan membaca karakter pemilih.
BLP Beauty, merek kecantikan lokal yang didirikan oleh Lizzie Parra, bekerja sama dengan Du Anyam, sebuah kewirausahaan sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan
WARGA Jakarta dikejutkan oleh pemandangan tidak biasa pada Jumat, (18/7). Tiga unit mobil sport supercar dengan desain visual mencolok, bersama tiga truk LED bergaya futuristik,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved