Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
SEJUMLAH anggota Komisi II DPR RI mengusulkan agar durasi kampanye Pemilu 2024 dipersingkat. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengingatkan bahwa Pemilu 2024 kali ini ialah Pemilu serentak.
“Pemilu serentak, dari Presiden, DPR, DPD, DPRD hingga Provinsi, Kabupaten dan Kota. Ada lima jenis pemilu. Kampanye juga lima jenis. Mestinya dalam konteks kampanye harus memperhitungkan kampanye pilpres yang daerah pemilihannya seluruh wilayah Indonesia,” ujar Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (18/4).
Ia menjelaskan Provinsi memiliki daerah pemilihan di Kabupaten atau gabungan Kabupaten. Sedangkan DPR RI dapilnya gabungan Kabupaten Kota, DPD dapilnya di Provinsi, dan tentunya Presiden di seluruh wilayah Indonesia.
“Pertanyaannya kira-kira dibutuhkan durasi berapa karena kampanye serentak ini. Apakah harus dipilih pemilihan kampanye ini harus sekian?,” ungkapnya.
Baca juga: Bahas Anggaran Pemilu 2024, KPU Bakal Gelar Konsinyering
Hasyim menerangkan untuk jadi Presiden terpilih, konstitusi menyebut harus menang lebih dari separuh suara sah nasional, atau yang berarti harus lebih dari separuh Provinsi di Indonesia.
“Katakanlah Provinsi kita 34 kalau dibagi dua 17, kalau lebih minimal menangnya di 18 Provinsi. Masing-masing menang minimal 20%. Untuk mencapai itu kampanye 60, 90, 120 hari cukup tidak?” papar Hasyim.
“Wilayah kita 34 Provinsi, Kabupaten-Kota 514. Kalau misal 120 hari masa kampanye, 514 Kabupaten dibagi 120 hari berapa? Nah empat ya. Itu artinya pada hari yang sama setidaknya capres mengunjungi 4 sampai 5 kabupaten dengan durasi setiap hari keliling non-stop,” tambahnya.
Adanya kemungkinan itu membuat KPU akan mematangkan lagi durasi masa kampanye sebelum Pemilu 2024. (P-5)
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
BLP Beauty, merek kecantikan lokal yang didirikan oleh Lizzie Parra, bekerja sama dengan Du Anyam, sebuah kewirausahaan sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan
WARGA Jakarta dikejutkan oleh pemandangan tidak biasa pada Jumat, (18/7). Tiga unit mobil sport supercar dengan desain visual mencolok, bersama tiga truk LED bergaya futuristik,
Dalam kampanye ini, pengguna cukup menyelesaikan sejumlah perjalanan mobil menggunakan aplikasi inDrive
Gerakan sosial rentan terhadap disinformasi dan kebisingan dari buzzer yang mengaburkan informasi.
Melalui kampanye ini, diharap masyarakat melihat skin-tightening bukan hanya sebagai perawatan, tapi juga bentuk investasi perawatan diri yang memberdayakan.
ARYADUTA Bali secara resmi meluncurkan kampanye kuliner tahunannya, Sapta Rasa, yang kini memasuki tahun ketiga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved