Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berbenah usai Amerika Serikat (AS) mengeluarkan laporan hak asasi manusia (HAM) miliknya. KPK diminta tidak menyepelekan hasil laporan itu.
"Bersih-bersih KPK mutlak harus segera dilakukan," kata Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Senin (18/4).
KPK juga diminta tidak menyepelekan sorotan AS tentang pelanggaran etik Komisioner Lili Pintauli Siregar. Citra KPK diyakini bisa merosot jika sorotan Lili diabaikan.
"Jika tidak, bukan tidak mungkin lembaga antirasuah itu semakin terpuruk, bukan hanya di mata masyarakat Indonesia, melainkan dunia," ujar Kurnia.
Baca juga: KPK Hormati Laporan HAM AS Soal TWK dan Lili Pintauli
Laporan HAM 2021 yang dikeluarkan AS membahas sejumlah kasus korupsi di beberapa negara. Korupsi dan transparansi di Indonesia pun menjadi perhatian.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang mengeluarkan laporan itu mengatakan, "selama bertahun-tahun, kita telah melihat resesi yang mengkhawatirkan dari demokrasi, supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia di banyak bagian dunia. Dalam waktu sejak merilis laporan kami sebelumnya, kemunduran itu, sayangnya, terus berlanjut."
Laporan berjudul "2021 Country Reports on Human Rights Practices" itu mencakup hak-hak individu, sipil, politik, dan pekerja yang diakui secara internasional, seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal HAM dan kesepakatan internasional lainnya.
Adapun mengenai kasus korupsi di Indonesia, berdasarkan laporan itu, terlepas dari penangkapan dan penghukuman banyak pejabat tinggi, termasuk mantan menteri kelautan dan sosial, ada persepsi luas bahwa korupsi tetap mewabah.
Undang-undang memberikan hukuman pidana untuk korupsi pejabat, tetapi upaya pemerintah untuk menegakkan hukum tidak cukup. Ada banyak laporan korupsi pemerintah sepanjang tahun. Tentunya hal ini juga terjadi di negara besar seperti Amerika Serikat. (P-5)
Dalam kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama pada 2023-2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap biaya haji khusus dijual seharga Rp300 juta per orang.
Keterangan dari Lisa nantinya akan dikonfirmasi kepada RK. Terbilang, kata Asep, Lisa mengaku menerima uang terkait perkara, yang berkaitan dengan RK.
Warga Pati juga berencana menggelar aksi demontrasi di depan Gedung Merah Putih di Jakarta pada 3-4 September mendatang.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Hidupkan kembali pengetatan remisi seperti PP 99. Terdapat dugaan adanya praktik jual-beli remisi. Sanksi pidana bagi Setnov cerminkan ketidakadilan.
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
ANGGOTA Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris menilai pimpinan KPK periode 2019-2024 tidak mempunyai nyali yang besar dalam memberantas korupsi.
DEWAS Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil pemantauannya atas kerja Lembaga Antirasuah selama lima tahun.
Ketua Dewas Tumpak Hatorangan Panggabean mengaku sulit mengantisipasi strategi kabur pimpinan KPK dari persidangan etik.
Firli Bahuri menggunakan cara mantan komisioner KPK Lili Pintauli Siregar yang menggundurkan diri sebelum persidangan. Namun cara Firli ditolak Dewas.
Adapun calon pengganti Lili yaitu I Nyoman Wara dan Johanis Tanak. Pemilihan pengganti Lili akan dilakukan Komisi III DPR sebagai mitra kerja KPK.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima Surat Presiden terkait nama pengganti Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved