Fraksi NasDem Tugaskan Anggotanya Buka Posko Pengaduan Pangan dan Energi

KETUA Fraksi Partai NasDem Roberth Rouw meminta seluruh anggota Fraksi Partai NasDem untuk mendirikan posko pengaduan terkait masalah pangan dan energi.

Pendirian posko pengaduan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat tekrait tingginya harga pangan yang nantinya akan digunakan oleh NasDem sebagai bahan evaluasi saat rapat kerja (raker) dengan pemerintah.

"Anggota dapat membuat posko pengaduan masyarakat terkait keluhan masyarakat tentang pangan di dapilnya masing-masing. Poin ini akan kami sampaikan dalam raker bersama pemerintah," ungkap Roberth di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (14/4).

Roberth menjelaskan melalui posko tersebut setiap anggota Fraksi NasDem juga diminta melakukan pemantauan ketersediaan pasokan pangan dan keterjangkauan harga. Selain pangan, posko juga akan memantau terkait jumlah bahan energi terkait krisis pangan dan global akibat adanya pandemi covid-19 dan perang antara Rusia dan Ukraina.

"Akibat covid-19 dan perang ini, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menyebutkan jika harga pangan mencapai titik tertinggi karena Ukraina dan Rusia selama ini merupakan penghasil pangan dunia," ungkap Roberth.

Baca juga: Turun ke Lapangan, Kementan Pastikan Pasokan 12 Bahan Pangan Pokok di NTB Aman

NasDem menyadari bahwa banyak negara lain bergantung dengan hasil pangan dari Rusia dan Ukraina. Tentu, ketersediaan pangan dunia yang semakin menipis ini secara otomatis berakibat buruk bagi kebutuhan pangan di Indonesia.

"Karenanya, harga-harga pangan dan kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi dan terjadi kenaikan angka inflasi,"

Penting bagi NasDem untuk bisa mengantisipasi potensi hilangnya stabilitas pangan di dalam negeri. Karena Fraksi Partai NasDem mempunyai kepentingan untuk menjaga agar krisis pangan ini tidak terjadi di dalam negeri.

"Semua pihak harus mempersiapkan langkah antisipatif terhadap setiap dampak yang ditimbulkan. NasDem pun mengajak semua pihak untuk memperkuat ketahanan pangan dengan mendukung program pemerintah yang ingin melakukan swasembada pangan," ungkap Roberth. (A-2)