Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIAT Nasional (Seknas) Jokowi mengapresiasi sikap humanis aparat kepolisian saat menangani aksi demo mahasiswa, baik di Gedung MPR/DPR maupun di kawasan Patung Kuda, Jakarta, 11 April lalu.
"Kami mengapresiasi Polri bekerja sangat profesional dan humanis dalam mengamankan demonstrasi mahasiswa, Senin lalu," kata Monisyah Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Jokowi, dalam keterangan persnya, Kamis (14/4).
Monisyah menilai turun langsungnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk berdialog dengan para pendemo menunjukkan sikap persahabatan, sekaligus menepis tudingan banyak orang bahwa polisi selalu bertindak kasar setiap kali menangani aksi demonstrasi.
"Dibalik sikap humanis, tetap tercermin ketegasan dan keteladanan yang harusnya memang diikuti oleh segenap komponen bangsa," katanya.
Dirinya juga menyayangkan terjadinya tindak kekerasan terhadap Ade Armando oleh oknum-oknum yang ikut menunggangi demo tersebut.
"Para mahasiswa sudah menunjukkan itikad baik dengan mengakhiri demo sesuai waktu yang diberikan. Kami juga memberi apresiasi kepada adik-adik mahasiswa," imbuhnya.
Ketika menemui para mahasiswa, Kapolri dengan tegas meminta jajarannya untuk bertindak profesional dan menjauhi kekerasan.
"Tugas kami hanya memastikan demo berjalan dengan lancar dan aspirasi adik-adik mahasiswa bisa tersampaikan dengan jelas. Juga untuk menghindari pihak-pihak yang mau menunggangi atau memanfaatkan demo ini untuk tujuan-tujuan yang tidak jelas dan anarkhi," ujar Kapolri di atas mobil komando.
Bagi Monisyah, ini merupakan wujud konsep presisi yang selalu didengungkan oleh Kapolri. "Polri sekarang sudah semakin dewasa dengan konsep presisinya. Ini patut kita apresiasi," pungkasnya. (RO/OL-09)
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/440/2/KEP/2026 tertanggal 27 Februari 2026.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved