Headline
Faktor penyebab anak mengakhiri hidup bukan tunggal.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIAT Nasional (Seknas) Jokowi mengapresiasi sikap humanis aparat kepolisian saat menangani aksi demo mahasiswa, baik di Gedung MPR/DPR maupun di kawasan Patung Kuda, Jakarta, 11 April lalu.
"Kami mengapresiasi Polri bekerja sangat profesional dan humanis dalam mengamankan demonstrasi mahasiswa, Senin lalu," kata Monisyah Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Jokowi, dalam keterangan persnya, Kamis (14/4).
Monisyah menilai turun langsungnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk berdialog dengan para pendemo menunjukkan sikap persahabatan, sekaligus menepis tudingan banyak orang bahwa polisi selalu bertindak kasar setiap kali menangani aksi demonstrasi.
"Dibalik sikap humanis, tetap tercermin ketegasan dan keteladanan yang harusnya memang diikuti oleh segenap komponen bangsa," katanya.
Dirinya juga menyayangkan terjadinya tindak kekerasan terhadap Ade Armando oleh oknum-oknum yang ikut menunggangi demo tersebut.
"Para mahasiswa sudah menunjukkan itikad baik dengan mengakhiri demo sesuai waktu yang diberikan. Kami juga memberi apresiasi kepada adik-adik mahasiswa," imbuhnya.
Ketika menemui para mahasiswa, Kapolri dengan tegas meminta jajarannya untuk bertindak profesional dan menjauhi kekerasan.
"Tugas kami hanya memastikan demo berjalan dengan lancar dan aspirasi adik-adik mahasiswa bisa tersampaikan dengan jelas. Juga untuk menghindari pihak-pihak yang mau menunggangi atau memanfaatkan demo ini untuk tujuan-tujuan yang tidak jelas dan anarkhi," ujar Kapolri di atas mobil komando.
Bagi Monisyah, ini merupakan wujud konsep presisi yang selalu didengungkan oleh Kapolri. "Polri sekarang sudah semakin dewasa dengan konsep presisinya. Ini patut kita apresiasi," pungkasnya. (RO/OL-09)
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved