Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
KETEGASAN dan keberanian Erick Thohir dalam memimpin Kementerian BUMN tidak hanya memberikan citra positif di mata masyarakat. Program ‘bersih-bersih’ yang dilakukan di lingkungan Kementerian BUMN turut berimbas positif pada peningkatan popularitas dan elektabilitas salah satu menteri terbaik Presiden Joko Widodo (Jokowi) .
Hal itu diungkapkan pengamat politik Ujang Komarudin dalam keterangan yang diterima, Kamis (7/4). "Saya rasa ada pengaruhnya (terhadap peningkatan elektabilitas Erick Thohir)," jelas Ujang.
Seperti diketahui, Erick Thohir terus melakukan restrukturisasi dengan mengganti jajaran direksi yang kurang optimal dalam melayani masyarakat dan menyapu bersih oknum-oknum tak bertanggung jawab di lingkungan BUMN. Anggota Kehormatan Banser ini bahkan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk serta berhasil mengungkap mega skandal korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT ASABRI (Persero) dengan nilai kerugian hingga Rp39,58 triliun.
Ditambahkan Ujang, terdapat faktor lain yang juga menjadi indikator dalam peningkatan popularitas dan elektabilitas Erick Thohir yakni keberhasilannya dalam menjalankan tugas strategis dari Presiden Jokowi. Baik itu menyukseskan penyelenggaraan Asian Games 2018 dan juga memimpin Tim TKN Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 silam. "Iya berpengaruh, dan itu berdampak," tegas Ujang.
Hal-hal itulah, yang membuat popularitas dan elektabilitas Erick Thohir terus meningkat. Dalam survei Indikator Politik Indonesia, Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini mengalami peningkatan elektabilitas dari 1,3% pada Desember 2021, menjadi 1,6% di Februari 2022 dalam top of mind pemilihan presiden.
Tak hanya itu, terdapat faktor lain juga yang menguntungkan Erick Thohir dalam peningkatan popularitas dan elektabilitas, yakni bukan dari kalangan parpol. Ujang, yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, mengatakan sosok pemimpin non parpol Erick Thohir cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat.
"Tapi memang orang yang non parpol itu lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Karena kita melihat bahwa image negatif orang parpol, image negatif yang lain-lainnya, itu negatif di mata publik. Jadi ada ruang untuk kandidat non parpol itu lebih baik, daripada parpol itu sendiri," ujar Ujang. (RO/OL-15)
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Program Mudik Gratis Pelindo 2026 resmi dibuka! Simak cara daftar online di mudikpelindo.id, syarat dokumen, jadwal keberangkatan, hingga rute kota tujuan.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved