Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
DIREKTUR Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Baroto, menyatakan bahwa tidak semua partai yang terdaftar di Indonesia aktif. Padahal, genderang pesta demokrasi akbar lima tahun sekali di Indonesia semakin mendekat.
“Tidak semua partai menjalankan tugasnya dengan baik. Ada beberapa partai habis kepengurusan dari 2020. Bahkan sudah dari 2016 belum pernah melakukan aktifitas apapun ke Kemenkumham,” tutur Baroto dalam diskusi bertajuk Dukungan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu untuk Sukses Pemilu 2024, Kamis (7/4).
Baroto menjelaskan setidaknya Kemenkumham mencatat ada 75 organisasi partai di Indonesia yang berbadan hukum. Banyaknya jumlah partai yang terdaftar nyatanya menimbulkan masalah baru. Pasalnya lebih dari setengahnya tidak aktif.
Tercatat, lanjut Baroto, dari lima tahun ke belakang, hanya 32 partai aktif secara administratif.
Selebihnya, partai-partai besar tetap beraktifitas seperti menggelar kongres, Munas yang disampaikan ke Kemenkumham.
Kemudian, dari partai tersebut, Baroto mewajibkan partai memiliki satu lembaga, yakni mahkamah partai. “Harus dipunyai setiap partai. Hanya 33 partai yang punya mahkamah partai,” tuturnya.
Baca juga: Jokowi Dinilai Mampu Wujudkan Kehidupan Pluralisme
Sementara itu, menjelang pemilu yang kian mendekat, setidaknya ada 11 partai yang memiliki nama baru. Contohnya, seperti partai Kemajuan menjadi Partai Makmur, kemudian Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menjadi Partai Persatuan.
“Masih banyak partai belum punya AD/ART. Artinya kalau ada konflik tak bisa diselesaikan internal sesuai AD/ART,” ungkap Baroto.
Maka, guna memperbaiki proses pendaftaran parpol peserta pemilu, Baroto mengatakan pihaknya tengah menggodok aplikasi untuk memudahkan proses badan hukum parpol.
“Sehingga dengan aplikasi ini, rekan-rekan bisa mengupload dari mana saja. Dari 2 tahun ini masih perbaikan-perbaikan. Sehingga teman-teman yang ingin mendaftar partai bisa upload melalui aplikasi,” terangnya. (P-5)
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved