Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Baroto, menyatakan bahwa tidak semua partai yang terdaftar di Indonesia aktif. Padahal, genderang pesta demokrasi akbar lima tahun sekali di Indonesia semakin mendekat.
“Tidak semua partai menjalankan tugasnya dengan baik. Ada beberapa partai habis kepengurusan dari 2020. Bahkan sudah dari 2016 belum pernah melakukan aktifitas apapun ke Kemenkumham,” tutur Baroto dalam diskusi bertajuk Dukungan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu untuk Sukses Pemilu 2024, Kamis (7/4).
Baroto menjelaskan setidaknya Kemenkumham mencatat ada 75 organisasi partai di Indonesia yang berbadan hukum. Banyaknya jumlah partai yang terdaftar nyatanya menimbulkan masalah baru. Pasalnya lebih dari setengahnya tidak aktif.
Tercatat, lanjut Baroto, dari lima tahun ke belakang, hanya 32 partai aktif secara administratif.
Selebihnya, partai-partai besar tetap beraktifitas seperti menggelar kongres, Munas yang disampaikan ke Kemenkumham.
Kemudian, dari partai tersebut, Baroto mewajibkan partai memiliki satu lembaga, yakni mahkamah partai. “Harus dipunyai setiap partai. Hanya 33 partai yang punya mahkamah partai,” tuturnya.
Baca juga: Jokowi Dinilai Mampu Wujudkan Kehidupan Pluralisme
Sementara itu, menjelang pemilu yang kian mendekat, setidaknya ada 11 partai yang memiliki nama baru. Contohnya, seperti partai Kemajuan menjadi Partai Makmur, kemudian Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menjadi Partai Persatuan.
“Masih banyak partai belum punya AD/ART. Artinya kalau ada konflik tak bisa diselesaikan internal sesuai AD/ART,” ungkap Baroto.
Maka, guna memperbaiki proses pendaftaran parpol peserta pemilu, Baroto mengatakan pihaknya tengah menggodok aplikasi untuk memudahkan proses badan hukum parpol.
“Sehingga dengan aplikasi ini, rekan-rekan bisa mengupload dari mana saja. Dari 2 tahun ini masih perbaikan-perbaikan. Sehingga teman-teman yang ingin mendaftar partai bisa upload melalui aplikasi,” terangnya. (P-5)
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved