Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Bambang Heri Purnama mengapresiasi jajaran Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan yang telah mengungkap dan menggagalkan penyelundupan narkoba ke Kalsel.
Ia menilai, Polda Kalsel termasuk salah satu dari jajaran kepolisian yang banyak mengungkap, menangkap serta menggagalkan peredaran narkoba di daerahnya.
"Saya harapkan juga perlu adanya penekanan, jangan sampai narkoba di Kalsel terus menigkat. Saya juga mengharapkan agar pengedar atau bandar ditindak lebih tegas sehingga dia tidak bisa bermain lagi," ujar Bambang Heri saat pertemuan dengan jajaran Polda dan Kejati Kalsel di Mapolda Kalsel, Banjarmasin, Jumat (1/4).
Ia menilai, memenjarakan korban penyalahgunaan narkotika tidak akan menyelesaikan masalah.
Baca juga: RUU TPKS Penting untuk Segera Disahkan
Bambang berharap ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, harus benar-benar dilakukan asesmen apakah orang tersebut terlibat dalam jaringan pengedar ataupun hanya sebagai penyalahguna.
"Itu kan orang sakit, itu korban, kalau bisa direhab, jangan sampai lanjut. Saya mengharapkan dari Polda agar jangan ada kata-kata target. Misalnya ini harus ditangkap sekian orang, jangan! Walaupun di Banjar Baru dibangun Lapas baru, juga tidak akan menyelesaikan masalah," ungkapnya.
Politikus Fraksi Partai Golkar ini meminta agar Polda Kalsel terus menguatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi pendekatan preventif kepada masyarakat akan bahaya narkoba.
Ia juga mendorong kepolisian dapat meningkatkan alokasi anggaran mendukung kegiatan pencegahan narkoba ketimbang penegakan hukum.
"Lebih baik negara meningkatkan anggaran pencegahan ketimbang tiap tahun anggaran untuk operasional lapas bertambah Rp4 triliun sampai Rp5 triliun akibat terus bertambahnya narapidana narkotika," pungkas Bambang. (RO/OL-09)
Bareskrim Polri ringkus Koko Erwin, bandar narkoba pemasok uang eks Kapolres Bima, saat nyaris kabur ke Malaysia via jalur laut ilegal di Tanjung Balai.
Banding Wiz Khalifa ditolak pengadilan Rumania. Rapper AS ini tetap dijatuhi vonis 9 bulan penjara akibat konsumsi ganja saat konser di festival Beach, Please! 2024.
Dua puluh tujuh personel keamanan Meksiko tewas dalam serangan balasan kartel menyusul kematian El Mencho. Presiden Sheinbaum kerahkan pasukan tambahan ke Jalisco
Di tingkat jajaran, narkoba yang telah dimusnahkan mencapai 37,5 kilogram, sedangkan dari Ditresnarkoba Polda Jateng sebanyak 4,93 kilogram.
Penangkapan ABK asal Medan, Sumatra Utara, Fandi Ramadhan, tidak otomatis menuntaskan perkara.
Simak profil AKBP Didik Putra Kuncoro, mantan Kapolres Bima yang dipecat tidak hormat (PTDH) karena kasus narkoba Rp2,8 miliar dan terancam hukuman mati.
Dalam kesepakatan yang dibangun, KPK dan ICAC Hong Kong sepakat saling bertukar ilmu dan informasi terkait penanganan kasus korupsi.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pemberantasan judi online menjadi prioritas utama pemerintah
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto telah menyusun strateginya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun mendatang termasuk upaya pemberantasan korupsi.
Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo menilai kondisi darurat korupsi di Indonesia merupakan hasil dari kebijakan pemimpinnya. Sebab pemberantasan korupsi langsung dipimpin presiden.
PEMERINTAH melalui Satgas Pemberantasan Judi Online tengah melakukan upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat, salah satunya menyasar langsung para pemain bukan menargetkan bandar.
Menghentikan perjudian online harus dilakukan secara komprehensif melibatkan semua pihak. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi III DPR Johan Budi (JB), Kamis (27/6).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved