Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DPR RI memastikan bahwa anggaran pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR senilai Rp48 miliar dan pengaspalan di halaman kompleks gedung DPR senilai Rp11 miliar, merupakan anggaran lama yang diajukan kepada pemerintah.
Pergantian gorden dan vitrase rumah dinas sudah diajukan sejak 2009, namun anggarannya tidak mencukupi. Alhasil, tidak sedikit anggota DPR yang berinisiatif membeli gorden sendiri, agar layak dan nyaman untuk digunakan.
“Tiga belas tahun lalu sampai sekarang tidak pernah diganti. Sehingga di 2022, setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian gorden rumah anggota, yang umurnya lebih dari 13 tahun," jelas Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, Senin (28/3).
Baca juga: Setelah Ramai Kursi Baru, DPR Anggarkan Rp48,7 Miliar untuk Ganti Gorden
"Hanya untuk 505 unit rumah, per rumahnya sekitar Rp80 juta, sama pajak menjadi Rp90 juta per rumah,” imbuhnya.
Dalam keterangan resminya, Indra menyatakan bahwa pengadaan gorden untuk 505 rumah dinas sudah melalui mekanisme lelang terbuka. Serta, dituangkan dalam rencana kerja dan syarat (RKS) yang sangat jelas.
“Dua kali saya rapat. Harus berazaskan kepentingan produksi dalam negeri, itu ditegaskan dalam RKS-nya,” papar Indra.
Baca juga: Jokowi Tegaskan IKN Bukan Sekedar Proyek Gagah-gagahan
Lebih lanjut, dia mengungkapkan anggaran senilai Rp48 miliar muncul dari ToR yang diajukan pada 2021. Kemudian, dilakukan review oleh inspektorat utama DPR, berdasarkan kelayakan harga pasar. Review anggaran tersebut lalu disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
“Semua kegiatan, di samping direview oleh inspektorat utama, juga dilakukan pembahasan yang sangat intensif dengan Panja BURT. Jadi, Rp48 miliar adalah gorden, bukan untuk 1-2 rumah, tapi 505 rumah, dengan 11 item di setiap rumah,” urainya.
Menyoal anggaran Rp11 miliar untuk pengaspalan, lanjut Indra, itu juga sudah lama diusulkan kepada pemeritah. Saat ini, kondisi aspal di kompleks parlemen sudah tergerus, sehingga mudah tergenang banjir.(OL-11)
Adapun jenis pengadaan merupakan jasa lainnya dengan total pagu Rp2.525.600.000 menggunakan metode e-purchasing.
KPK telah memeriksa lima saksi terkait pengaturan lelang dan pembagian fee dalam dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
Meskipun telah menerapkan sistem digitalisasi seperti e-procurement, upaya untuk meminimalisir korupsi dalam pengadaan proyek tidak selalu berhasil.
Untuk mencegah praktik korupsi, LKPP merilis katalog elektronik versi 6. Ia berharap melalui katalog elektronik versi 6.
Kolaborasi diharapkan dapat memberikan solusi inovatif bagi para pelaku bisnis di Indonesia dalam mengadopsi digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa (eprocurement).
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved