Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI membutuhkan anggaran sebesar Rp48,7 miliar dari APBN untuk membeli paket gorden. Info pengadaan anggaran gorden tersebut terdapat dalam situs LPSE DPR RI pada bagian kode tender 732087 dengan nama 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata'.
Berdasarkan informasi pengadaan tender, tender pengadaan gorden diikuti oleh 49 perusahaan yang terdaftar. Proses tender saat ini berada pada tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga.
Belum diketahui secara pasti pengadaan gorden tersebut akan digunakan untuk rumah jabatan Anggota DPR di Kalibata atau untuk peruntukan Gedung DPR.
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menuturkan bahwa pimpinan DPR belum mengetahui rinci mengenai pengadaan gorden senilai Rp 48,7 miliar tersebut. Ia berdalih bahwa sulan pengadaan dilakukan oleh pihak kesekjenan DPR RI.
Baca juga: Istana Presiden dan Wapres di IKN Nusantara bakal Dipisah
"Informasi ini akan kita cek lagi kepada Sekjen DPR untuk kita konfirmasi," jelas Dasco.
Menurut Dasco, perencanaan pengadaan kebutuhan barang di DPR tidak dilakukan oleh alat kelengkapan dewan (AKD). Proses pengadaan dan penganggaran sepenuhnya disusun oleh pihak sekertariat DPR.
"Kita nggak ikut campur. Itu bukan usulan anggota dewan dan memang anggota dewan tidak berhak mengusulkan. Itu kewenangan Kesekjenan selaku pemegang kuasa anggaran," katanya. (OL-4)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved