Selasa 22 Maret 2022, 21:02 WIB

Komnas HAM Heran Dalang Kasus Kerangkeng Manusia masih Berkeliaran

Soza Hutapea (Metro TV), Narendra Wisnu Karisma (Story Builder) | Politik dan Hukum
Komnas HAM Heran Dalang Kasus Kerangkeng Manusia masih Berkeliaran

Metro TV
Komisioner Komnas HAM Choriul Anam menilai jumlah tersangka dalam kasus ini lebih dari delapan orang.

 

PENETAPAN delapan tersangka oleh Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Sumut) dalam kasus kerangkeng manusia di kediaman mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin disebut masih belum menggambarkan hasil investigasi Komnas HAM.

Komisioner Komnas HAM Choriul Anam menilai jumlah tersangka dalam kasus ini lebih dari delapan orang. Ia juga menyebut otak skandal kerangkeng manusia tersebut harus turut dijerat dan tidak hanya berhenti di pelaku lapangan.

Baca juga: Polri: Dana BPDPKS untuk Subsidi Minyak Goreng Curah Tak Disalahgunakan

"Bagi kami persoalan langkat ini kami temukan beberapa hal yang penting, salah satunya soal pelaku. Karena tidak mungkin dalam 10 tahun lebih, hanya ada pelaku lapangan," kata Choirul kepada Metro TV, Selasa (22/3/2022). 

Saat ini, Komnas HAM menunggu tindak lanjut dari penetapan delapan tersangka dan meminta proses ini bisa dilakukan dengan cepat oleh kepolisian. Dalam hasil investigasi Komnas HAM, selain pelaku lapangan, kasus kerangkeng manusia ini juga ditemukan adanya pihak-pihak yang menyuruh dan memfasilitasi.

"Kami menunggu Polda Sumut menjelaskan 8 orang itu dalam konstruksi apa? Dan ketika para pelaku ini belum ditemukan, ada yang menyuruh atau memfasilitasi? Kami harap kasus ini tetap diteruskan supaya mendapatkan keadilan yang maksimal," pinta Choirul.

Sebelumnya, pada Senin (21/3/2022) Kepolisian Daerah Sumatra Utara menetapkan delapan tersangka terkait pengoperasian kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin. Kedelapan orang tersebut dijerat dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain itu penyidik juga memisahkan kasus ini ke dua berkas perkara.

Berkas perkara yang pertama mengenai tindakan yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam proses TPPO. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka dalam delik ini adalah HS, IS, TS, RG, JS, DP dan HG. Ketujuhnya dipersangkakan Pasal 7 UU Nomor 21/2007 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara ditambah sepertiga ancaman pokok. 

Baca juga: Kejagung Periksa 2 Pejabat Bea Cukai Terkait Korupsi Impor Besi dan Baja 

Sedangkan berkas perkara kedua mengenai tindakan penampungan korban TPPO, dengan tersangka SP dan TS. Keduanya dikenakan Pasal 2 UU Nomor 21/ 2007 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. 

Saat ini Polda Sumut belum akan melimpahkan kasus ini ke kejaksaan untuk disidangkan karena masih akan mendalami lagi kasus ini meski sudah melakukan penetapan tersangka. (Ren/A-3)

Baca Juga

dok.DPP KNPI

DPP KNPI Dukung Uji Materi UU Polri Untuk Polri yang Lebih Baik

👤Selamat Saragih 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 16:29 WIB
DPP KNPI akan segera ajukan uji materi UU Polri menyusul terkuaknya kasus terbunuhnya Brigadir J atau polisi tembak polisi di rumah mantan...
Ist/DPR

Aboe Bakar Al Habsyi Apresiasi Kapolri Bubarkan Satgasus Polri

👤mediandonesia.com 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 13:55 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah menghentikan...
Antara

Kuasa Hukum Sebut Istri Ferry Mursyidan Baldan Dikriminalisasi

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 13:01 WIB
Bareskrim Polri menetapkan istri eks Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan yakni Hanifah Husein sebagai...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya