Indonesia Dorong Parlemen di Dunia Kawal Pendanaan Iklim

ISU perubahan iklim menjadi tema utama dalam sidang Interparliamentary Union (IPU) ke-144. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani pertama kalinya memimpin sidang Majelis IPU.

Pada sidang itu, Puan meminta forum parlemen memobilisasi aksi untuk memitigasi dan mencegah dampak perubahan iklim antara lain melalui pendanaan.

"Dana iklim diperlukan membiayai program dan kebijakan mengatasi dampak perubahan iklim," ujar Puan dalam sidang Majelis IPU hari pertama, Senin (21/3). IPU digelar di Bali International Convention Center, di Nusa Dua, Bali pada 20 - 24 Maret 2022.

Puan menyebut saat ini pemanasan global terjadi lebih cepat dari sebelumnya. Suhu bumi, imbuhnya, meningkat 1,1% jika dibandingkan seabad lalu. Jika tidak dicegah melalui pengurangan emisi, Puan mengingatkan negara-negara tidak dapat mencapai target yang telah disepakai untuk menahan laju kenaikan suhu 1,5 hingga 2 derajat celcius hingga 2030.

Indonesia yang menjadi tuan rumah dalam Sidang IPU ke-144 mengusulkan kepada para anggota untuk bersama-sama menguatkan kemitraan global dan kerja sama multilateral, dan berkomitmen pada kesepakatan internasional yang telah dibuat. Mengubahnya menjadi aksi nyata.

Baca juga: Ketua DPR RI Ajak IPU Realisasi Dana Iklim Rp1.434 Triliun per Tahun

Wakil Presiden Biro Parlemen Perempuan IPU Ramzy Fayez mengatakan dampak dari perubahan iklim lebih besar dirasakan oleh kaum marginal dan kelompok rentan diantaranya perempuan dan anak-anak. Karena itu, IPU menurutnya perlu mencari solusi konkrit. Adapun kebijakan yang didorong baik secara global maupun secara nasional, meningkatkan partisipasi aktif perempuan di parlemen. Menurutnya ada keterkaitan kuat antara calon anggota perempuan di parlemen dengan presentase kebijakan nasional dalam perubahan iklim khususnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

" Kebijakan iklim, dan sosial serta kesetaraan gender melengkapi satu sama lain. Agenda iklim tidak akan sukses tanpa agenda kesetaraan gender," tuturnya.

Ia menilai ada ketimpangan perwakilan perempuan dan laki-laki dalam kebijakan nasional dan global. IPU mencatat, data per Januari 2021 hanya 26,1% anggota parlemen perempuan, sehingga masih butuh 40 tahun untuk bisa seimbang dengan pria. (OL-4)