Puan: IPU akan Bahas Resolusi Konflik Ukraina-Rusia

PARLEMEN Indonesia menjadi tuan rumah dalam Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 144 yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada 20 hingga 24 Maret 2022. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengatakan penyelenggaraan IPU sangat strategis, sebagai tuan rumah Indonesia berperan aktif dalam menyelenggarakan dan melaksanakan masalah global, antara lain konflik antara Rusia dan Ukraina. 

"Sebagai tuan rumah penyelenggara maka secara otomatis Ketua DPR RI akan memimpin seluruh persidangan. Harapan kami melalui IPU, akan dapat dicapai keseluruhan resolusi yang diadopsi dan dapat menyelesaikan permasalahan global," ujar Puan saat konferensi pers menjelang pembukaan IPU 144 yang digelar di Bali Convention Center, Nusa Dua, Bali, Sabtu (19/3). 

Baca juga: Sekjen IPU: Kepemimpinan Puan Maharani Jadi Simbol Pemimpin Perempuan di Dunia

Presiden IPU Duarte Pacheco menambahkan meskipun tema utama yang diangkat pada penyelenggaraan kali ini terkait perubahan iklim, namun invasi Rusia ke Ukraina adalah isu mendesak yang menjadi perhatian.

"Karena tidak mungkin kita membahas masalah- masalah dunia tanpa melupakan perang yang mungkin terjadi di sana dan berdampak pada seluruh negara di dunia," ujarnya.

Parlemen yang tergabung dalam IPU, terang Duarte, akan terus mengupayakan perdamaian di Ukraina. Hal itu, ucapnya, menjadi dasar dan komitmen seluruh delegasi. Dialog, imbuhnya, penting dan IPU mendorong genjatan senjata yang paling utama. 

"Tanpa itu orang-orang akan tewas setiap harinya, anak-anak, gencatan senjata esensial. Selain itu, dialog dan diplomasi. IPU akan melakukan itu," tukasnya.

Pembukaan IPU 144 akan dihadiri secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, Sabtu (20/3). Adapun isu-isu terkait yang dibahas selain perubahan iklim, invasi Rusia ke Ukraina, juga mempromosikan demokrasi dan HAM di seluruh negara. 

Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong mengatakan IPU akan meluncurkan dua sumber referensi baru bagi anggota parlemen dalam Sidang kali ini: pertama, buku panduan Penguatan kesiapan jaminan kesehatan , yang bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan kedua, Laporan Parlemen Global ketiga tentang Pelibatan masyarakat dalam kerja parlemen, yang bekerja sama dengan Badan Program Pembangunan PBB (UNDP). (OL-6)