Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
DPR berkomitmen tak akan menahan anggaran Pemilu 2024. Kebutuhan dana setiap tahapan akan disediakan.
"Kami dapat sebagai pimpinan DPR tetap akan berkomitmen untuk bisa memberikan anggaran sesuai dengan tahapan," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Dia menyampaikan pembahasan anggaran belum bisa dilakukan saat ini. Hal itu bakal dilakukan setelah pelantikan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.
"Jadi kita tunggu saja kan ini anggota Bawaslu dan KPU yang akan datang ini belom dilantik," ungkap dia.
Baca juga: Ketua DPR Tegaskan Pemilu Tetap pada 14 Februari 2024
Menurut dia, pembahasan anggaran menunggu pelantikan anggota KPU dan Bawaslu perlu dilakukan. Sehingga, penyusunan dan pertanggungjawaban penggunaan bisa dilakukan.
"Pengelolaan keuangan itu secara akuntabilitas nantinya dikelola oleh anggota KPU dan Bawaslu yang sudah dilantik untuk periode yang akan datang," ujar dia. (OL-4)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved