Kejaksaan Agung Tengah Menyelidiki Dugaan Korupsi Impor Baja dan Besi

JAKSA Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah mengungkap jajarannya sedang menyelidiki dugaan korupsi impor baja dan besi. Ia menyebut ada indikasi penggunaan fasilitas tertentu terkait larangan terbatas yang diselewengkan.

"Ada indikasi menggunakan fasilitas-fasilitas tertentu, sehingga masuk ke dalam negeri ada kira-kira perbuatan melawan hukum," ujar Febrie saat ditemui di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (11/3) malam.

Menurutnya, sejumlah kementerian dan perusahaan swasta turut terlibat dalam proses impor tersebut. Ini termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Masuk awalnya quota dari mungkin Perindustrian, Kementerian Perdagangan, kemudian baru masuk barang ke Bea Cukai," sebutnya.

Selama proses penyelidikan ini, Kejagung sudah meneliti beberapa perusahaan swasta yang diduga menyalahi aturan impor. Pihak Gedung Bundar mendalami apakah importasi baja dan besi dilakukan dengan persetujuan yang benar.

Baca juga: Kadin Berharap Pandemi Covid-19 Berakhir di bulan Maret

"Karena kalau tidak benar, ini ada efeknya ke industri baja besi nasional," kata Febrie.

"Pasti arahnya ke kerugian perekonomian negara lah," pungkasnya.

Terpisah, Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi mengatakan dugaan korupsi importasi baja dan besi yang didalami pihaknya terjadi karena menyalahi kebijakan Pembangunan Strategis Nasional (PSN) 2016-2017.

"PSN itu kan sudah lewat, tapi kok masih bisa impor, ada apa?" tanya Supardi.

Ia menyebut impor baja dan besi yang masuk ke Indonesia berasal dari beberapa negara, termasuk Tiongkok dan India. Sejauh ini, sudah ada 10 orang yang dimintai keterangannya selama penyelidikan.

Dangan penyelewengan aturan main impor, Kejagung menyebut industri baja dan besi nasional tidak bisa bersaing. Sebab, harga baja dan besi yang diimpor lebih murah.

"Padahal ada kuotanya kan, makanya bisa mempengaruhi," tandas Supardi. (OL-4)