Korpri BPIP Harus Jadi Benteng Pertahanan Radikalisme

DEWAN Pengurus Korps Pegawai Negeri (DP Korpri) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dikukuhkan di Jakarta, Senin (7/3).

Pengukuhan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasiomal (DPKN) Zudan Arif Fakrullah diharapkan DP Korpri BPIP dapat mendukung program-program utama Korpri. Salah satunya adalah penguatan ideologi dan karakter ASN agar tegak lurus pada negara sesuai tugas dan fungsi BPIP.

"Saya berharap Korpri BPIP menjadi benteng pertahanan radikalisme dan terorisme bagi PNS di Indonesia sesuai tusinya," ucapnya saat sambutan.

Selain itu program prioritasnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik digitalisasi birokrasi, perlindungan hukum ASN serta eningkatan kesejahteraan ASN. "Tidak hanya itu, BPIP juga harus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara digitalisasi birokrasi," lanjutnya.

Selain program prioritas, Zudan juga memaparkan program program jangka pendek dan menengah seperti pelaksanaan MTQ nasional, pekan olahraga Korpri, program umrah, holy trip dan lainnya. "Ini harus menjadi langkah-langkah kongkrit kita untuk kemajuan Korpri", tegasnya.

Meskipun demikian ia berharap dengan banyaknya program dan kegiatan secara nasional dan secara lembaga, ASN di BPIP tetap profesional.
"Dengan banyaknya program, maka kita harus tetap profesional", tegasnya.

Zudan mengingatkan dalam menghadapi Pemilu tahun 2024 maka netralitas dan profesionalisme juga harus tetap dijaga. "ASN jangan mau diiming-imingi apapun bahkan gratifikasi. Jika ada ASN tidak netral akibatnya akan ditangung sendiri," tegasnya.

baca juga: Pemilu Wujud Demokrasi Sesuai Nilai Luhur Pancasila

Hal senada disampaikan oleh Ketua DP Korpri BPIP, Karjono yang siap mendukung dan berkolaborasi menyukseskan program-program prioritas Korpri.

Karjono memastikan di lembaga BPIP tidak ada radikalisme, terorisme bahkan komunisme. "Kami mendukung program-program Korpri dan kami memastikan tidak ada radikalisme, bahkan komunisme di BPIP," jelasnya.

Ia akan secepatnya melakukan pembinaan ideologi Pancasila kepada ASN di seluruh Indonesia.  "Kami juga akan tegas menjatuhkan sanksi kepada ASN yang terpapar radikal", tegasnya.

Karjono menambahkan ia akan berkomitmen terus melakukan penataan ASN dan kolaborasi dengan Kementerian dan lembaga lainnya. "Penataan ASN terus kita lakukan dan ini tugas kita bersama dalam sinergitas," pungkasnya. (RO/N-1)