Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dinilai sukses menjaga stabilitas politik selama dua periode kepemimpinannya. Kesuksesan tersebut didasari Jokowi diterima berbagai kalangan seluruh masyarakat Indonesia.
Aktivis Pemuda Nasional Sahat Martin Philip Sinurat juga mengamini hal tersebut saat menjadi pembicara dalam Seminar Indonesia Maju bertajuk Stabilitas Politik Dua Priode Pemerintahan Jokowi di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).
Menurut dia, semua tak lepas dari latar belakang Jokowi yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Sehingga, ia bisa merasakan dan mengerti apa yang dibutuhkan seluruh masyarakat termasuk merangkul semua kalangan.
Sahat menyatakan, masyarakat bisa melihat sejak awal menjadi presiden gaya kepemimpinan Jokowi selalu didasarkan pada kepentingan sipil. Dengan gaya tersebut menjadikan Jokowi sosok pemimpin berani, natural, dan apa adanya.
"Artinya dia (Jokowi) sebagai seorang rakyat sipil itu kemudian bisa memimpin Indonesia yang masih menjadi negara berkembang ini satu perlu kita apresiasi," ujar Sahat.
Di satu sisi, Sahat melihat model komunikasi yang dilakukan Jokowi sangatlah efektif. Menurutnya, Jokowi mampu menciptakan kesejukkan suhu politik lantaran terbukti mendapat respons positif dari berbagai kalangan. "Artinya ada komunikasi yang baik yang beliau lakukan dengan lintas partai, dengan lintas elemen, baik elemen di dalam pemerintah maupun masyarakat sipil,” ucap Sahat.
Salah satu hal yang disoroti Sahat adalah kecapakan Jokowi dalam memakai pendekatan dengan nilai-niliai ideologi Pancasila sehingga menghasilkan jalinan komunikasi yang tanpa sekan dan batas. "Misalnya sekat-sekat suku, etnis, dan golongan. Beliaukan inklusif, bobot kebijakan yang kemudian bisa diterima oleh seluruh masyarakat dari golongan dan elit manapun," jelas Sahat. (RO/OL-15)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved