Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dinilai sukses menjaga stabilitas politik selama dua periode kepemimpinannya. Kesuksesan tersebut didasari Jokowi diterima berbagai kalangan seluruh masyarakat Indonesia.
Aktivis Pemuda Nasional Sahat Martin Philip Sinurat juga mengamini hal tersebut saat menjadi pembicara dalam Seminar Indonesia Maju bertajuk Stabilitas Politik Dua Priode Pemerintahan Jokowi di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).
Menurut dia, semua tak lepas dari latar belakang Jokowi yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Sehingga, ia bisa merasakan dan mengerti apa yang dibutuhkan seluruh masyarakat termasuk merangkul semua kalangan.
Sahat menyatakan, masyarakat bisa melihat sejak awal menjadi presiden gaya kepemimpinan Jokowi selalu didasarkan pada kepentingan sipil. Dengan gaya tersebut menjadikan Jokowi sosok pemimpin berani, natural, dan apa adanya.
"Artinya dia (Jokowi) sebagai seorang rakyat sipil itu kemudian bisa memimpin Indonesia yang masih menjadi negara berkembang ini satu perlu kita apresiasi," ujar Sahat.
Di satu sisi, Sahat melihat model komunikasi yang dilakukan Jokowi sangatlah efektif. Menurutnya, Jokowi mampu menciptakan kesejukkan suhu politik lantaran terbukti mendapat respons positif dari berbagai kalangan. "Artinya ada komunikasi yang baik yang beliau lakukan dengan lintas partai, dengan lintas elemen, baik elemen di dalam pemerintah maupun masyarakat sipil,” ucap Sahat.
Salah satu hal yang disoroti Sahat adalah kecapakan Jokowi dalam memakai pendekatan dengan nilai-niliai ideologi Pancasila sehingga menghasilkan jalinan komunikasi yang tanpa sekan dan batas. "Misalnya sekat-sekat suku, etnis, dan golongan. Beliaukan inklusif, bobot kebijakan yang kemudian bisa diterima oleh seluruh masyarakat dari golongan dan elit manapun," jelas Sahat. (RO/OL-15)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved