Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KOMISI untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras Rozy Brilian menilai pembangunan megaproyek IKN masih diwarnai narasi tunggal negara. Menurutnya, hak atas informasi publik sangat minim.
Hal itu terlihat ketika masih ada anggota TNI-Polri yang memperdebatkan IKN dalam grup aplikasi WhatsApp. Alhasil, Presiden Joko Widodo pun geram dan meminta personel TNI-Polri tertib terhadap keputusan negara.
Baca juga: Luhut Temui Pangeran Arab Bahas Investasi Pembangunan IKN
"Ada ketidakjelasan informasi di level abdi negara, ketika TNI-Polri masih meragukan IKN. Pemerintah gagal mengomunikasikan itu dengan alat-alat negaranya," ujar Rozy dalam konferensi pers virtual, Jumat (4/3).
Kontras juga menyoroti Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, yang saat penyusunannya di parlemen, tidak membuka ruang partisipasi publik secara luas. Rozy menilai penyusunan UU dilakukan dalam waktu cepat, sehingga berpotensi mengabaikan partisipasi masyarakat.
"Ada proses secepat kilat yang diupayakan oleh DPR, ketika membahas UU IKN hanya sekitar 43 hari. Dari mulai dibentuk panitia khusus hingga rapat paripurna," pungkasnya.
Baca juga: Pemindahan IKN Bisa Berkaca dari Banyak Negara
Negara diminta secara transparan membuka potensi dan risiko yang ditimbulkan pembangunan IKN. Mulai dari sejauh mana keterlibatan masyarakat adat, potensi kerusakan lingkungan, serta pengambilan material bahan untuk infrastruktur pembangunan.
"Tanpa akses informasi yang transparan dan akuntabel, masyarakat tidak dapat mengetahui secara rasional dari pembangunan IKN," imbuh Rozy.
Melihat sejumlah alasan tersebut, Kontras mendesak pemerintah memperhatikan pemenuhan HAM. Serta, meminta Presiden dan Kementerian PPN/Bappenas menunda pembangunan IKN, sebelum ada kajian paritisipatif dan terbuka.(OL-11)
Pemohon gugatan Stepanus Febyan Babaro mengatakan bahwa masyarakat adat merasa cemas, takut, dan khawatir karena pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Khoirudin tidak mau menyepelekan hal ini, karena 15 kewenangan ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Jakarta.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
PRESIDEN Prabowo dipastikan akan melibatkan Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Mengingat, Jokowi sosok yang memulai pembangunan
Ditanya lebih lanjut mengenai wacana twin cities bisa efektif atau tidak bagi kelangsungan Republik Indonesia, Heru enggan menanggapi dan hanya mengucapkan terima kasih.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved