Pemerintah Perlu Pacu Pemulihan Infrastruktur Dampak Gempa Pasaman

ANGGOTA Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mengatakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu memacu pemulihan infrastruktur yang terdampak akibat dari gempa yang melanda Pasaman dan Pasaman Barat, Sumbar.
  
''Keberadaan kepala lembaga dan kementerian terkait ke daerah bencana akan memacu pemulihan sarana dan prasarana infrastruktur,'' kata Toriq Hidayat dalam keterangan di Jakarta, Kamis (3/3).
  
Menurut dia, pemulihan infrastruktur itu bisa diutamakan kepada perbaikan bangunan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan kantor pemerintahan.

Baca Juga: Muhaimin Respons Baik Pencabutan Aturan Dana Jaminan Hari Tua
  
Mengenai kehadiran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di lokasi gempa di Pasaman dan Pasaman Barat, Sumatera Barat, Toriq meyakini hal tersebut akan mempercepat perbaikan fasos dan fasum. ''Karenanya saya sangat apresiasi kehadiran menteri PUPR,'' kata politisi asal Fraksi PKS itu.
  
Toriq menjelaskan bahwa dengan kewenangan yang dimiliki, mereka dapat memberikan instruksi kepada para kepala balai agar mempercepat koordinasi dengan lembaga dan pemerintah daerah guna menuntaskan inventarisasi kerusakan infrastruktur fasos dan fasum dilokasi bencana.
  
Kemudian, lanjutnya, dari daftar inventarisasi gedung-gedung dan fasilitas publik yang mengalami kerusakan berat dapat segera dibuat surat keputusan kepala daerah dan diusulkan ke Kementerian PUPR. ''Sehingga Kementerian dapat membantu perbaikannya, terutama fasos atau fasum yang mengalami kerusakan berat,'' papar Toriq.
  
Menurut dia, selain evakuasi korban bencana, hal sangat penting yang secepatnya harus dilakukan, yakni pemulihan sarana dan prasarana infrastruktur agar penanganan bencana itu sendiri bisa berjalan lancar sampai akhir.
  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan lebih dari 14.000 warga Sumatra Barat masih mengungsi untuk sementara, pada hari kelima pascagempa magnitudo (M) 6,1, yang tercatat berada di wilayah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.
  
Menurut keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (1/2), Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari melaporkan 8.000 warga Pasaman Barat mengungsi di 35 titik yang berada di Kecamatan Talamau, Pasaman dan Kinali, sedangkan di Kabupaten Pasaman sebanyak 6.785 warga mengungsi.
  
''BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) setempat masih melakukan pendataan terkait sebaran titik pengungsian di kedua wilayah tersebut,'' ujarnya. (Ant/OL-10)