Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
JAJARAN TNI Angkatan Darat (AD) mendukung penuh program pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara (IKN). Penegasan itu disampaikan Kepala Staf TNI AD Jenderal Dudung Abdurachman menanggapi isu percakapan pesan singkat dalam grup WhatsApp mengenai IKN.
"Ada penekanan khusus kemarin dari Bapak Presiden masalah di WA group yang masih membicarakan tentang IKN," ujar Dudung di Mabes TNI AD, Jakarta, Rabu (2/3).
"Prinsipnya, TNI AD mendukung penuh pemerintah program pemindahan ibu kota ke Kalimantan," sambungnya.
Baca juga: Presiden Sampaikan Apresiasi Tinggi kepada TNI Polri
Dudung menyebut keputusan pemindahan ibu kota sudah final. Oleh karena itu, pihaknya akan mengikuti proses pemindahan markas besar ke Kalimantan.
"Komandan satuan di sini ya dukunglah pemerintah, jangan ada yang ngomong aneh-anehlah. Kita loyalitas tegak lurus kepada Presiden sebagai pimpinan atau panglima tertinggi kita," kata Dudung.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung soal kedisiplinan skala mikro yang harus ditegakkan para prajurit TNI maupun Polri. Salah satu contohnya adalah komunikasi di grup WA. Ia meminta agar prajurit berhati-hati dalam berkomentar mengenai IKN.
"Misalnya berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa, itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR," kata Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3).
"Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Hati hati," tandasnya.
Lebih lanjut, Dudung juga menyebut pihaknya mendukung program pemerintah mengenai food estate. Ini adalah respon TNI AD dalam menghadapi masalah kenaikan harga pangan.
Ia mengklaim, TNI AD telah mengeluarkan program yang mendukung peningkatan ekonomi akibat dampak krisis covid-19. (OL-1)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Langkah Letjen Yudi Abrimantyo menyerahkan jabatan Kabais TNI pascakasus penyiraman air keras dinilai sebagai contoh nyata akuntabilitas institusi bagi publik
Profil Letjen TNI Yudi Abrimantyo, Kepala BAIS TNI. Simak latar belakang, karier, pendidikan, dan perannya dalam intelijen strategis militer Indonesia.
TNI menegaskan komitmen penegakan hukum terkait kasus penyiraman air keras Andrie Yunus. Pelaku terancam sanksi tegas hingga pemecatan.
Profesor Kadri mengingatkan publik agar memisahkan tindakan oknum dengan institusi TNI dalam kasus Andrie Yunus. Transparansi Puspom TNI dinilai kunci menjaga kepercayaan masyarakat
PSHK meminta kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS diproses di peradilan umum, bukan militer.
Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa harus berkompromi dengan sensitivitas institusional maupun latar belakang korban.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved