Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
JAJARAN TNI Angkatan Darat (AD) mendukung penuh program pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara (IKN). Penegasan itu disampaikan Kepala Staf TNI AD Jenderal Dudung Abdurachman menanggapi isu percakapan pesan singkat dalam grup WhatsApp mengenai IKN.
"Ada penekanan khusus kemarin dari Bapak Presiden masalah di WA group yang masih membicarakan tentang IKN," ujar Dudung di Mabes TNI AD, Jakarta, Rabu (2/3).
"Prinsipnya, TNI AD mendukung penuh pemerintah program pemindahan ibu kota ke Kalimantan," sambungnya.
Baca juga: Presiden Sampaikan Apresiasi Tinggi kepada TNI Polri
Dudung menyebut keputusan pemindahan ibu kota sudah final. Oleh karena itu, pihaknya akan mengikuti proses pemindahan markas besar ke Kalimantan.
"Komandan satuan di sini ya dukunglah pemerintah, jangan ada yang ngomong aneh-anehlah. Kita loyalitas tegak lurus kepada Presiden sebagai pimpinan atau panglima tertinggi kita," kata Dudung.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung soal kedisiplinan skala mikro yang harus ditegakkan para prajurit TNI maupun Polri. Salah satu contohnya adalah komunikasi di grup WA. Ia meminta agar prajurit berhati-hati dalam berkomentar mengenai IKN.
"Misalnya berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa, itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR," kata Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3).
"Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Hati hati," tandasnya.
Lebih lanjut, Dudung juga menyebut pihaknya mendukung program pemerintah mengenai food estate. Ini adalah respon TNI AD dalam menghadapi masalah kenaikan harga pangan.
Ia mengklaim, TNI AD telah mengeluarkan program yang mendukung peningkatan ekonomi akibat dampak krisis covid-19. (OL-1)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Latihan militer Cobra Gold 2026 resmi dibuka di Tailan. Diikuti 30 negara, fokus tahun ini mencakup operasi ruang angkasa, siber, dan bantuan kemanusiaan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pengiriman TNI ke Gaza merupakan misi kemanusiaan di bawah mandat PBB, bukan keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata.
Pemko Padang bersama TNI membangun tiga jembatan pascabencana, termasuk jembatan gantung di Sungai Batang Guo dan dua jembatan armco di Kelurahan Lambung Bukit.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved