Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi mafia pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Penyidikan dilakukan usai Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan gelar perkara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebut, hasil gelar perkara menyepakati alat bukti kasus tersebut sudah cukup memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi.
"Yakni dugaan tipikor penyalahgunaan kewenangan dan penerimaan uang sehubungan dengan penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat," ujar Leonard melalui keterangan tertulis, Selasa (1/3).
Leonard menyebut dugaan rasuah itu terjadi antara 2015 sampai 2021. Ia menjelaskan, pada 2016 dan 2017, perusahaan berinisial PT HGI mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat di Semarang berupa impor bahan baku tekstil melui Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Emas.
Baca juga : Bareskrim Incar Tiga Afiliator Selain Indra Kenz
Pihak Kejaksaan menduga, terdapat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh oknum pejabat Bea dn Cukai yang menjalin kerja sama dengan pihak swasta terkait dengan fasilitas Kawasan Berikat.
"Yang seharusnya barang impor bahan baku tekstil tersebut dilakukan pengolahan barang jadi di Kawasan Berikat milik PT HGI maupun melalui perusahaan subkon untuk dilakukan penjualan produk jadi, dan setelahnya dilakukan penjualan di dalam negeri maupun dilakukan ekspor," jelas Leonard.
Kendati demikian, Leonard menyebut bahwa PT HGI melakukan penjualan bahan baku tekstil di dalam negeri tanpa melalui pengolahan barang jadi di Kawasan Berikat milik PT HGI. Hal itu dilakukan atas sepengetahuan oknum Bea dan Cukai.
"Sehingga mengakibakan negara mengalami kerugian perekonomian akibat dar berkurangnya pendapatan devisa ekspor dan kebangkrutan sejumlah industri tekstil dan garmen di dalam negeri," tandas Leonard. (OL-7)
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membongkar praktik mafia di tubuh pemerintahan yang selama ini memanfaatkan sistem birokrasi untuk kepentingan pribadi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap identitas mafia penyelundupan tekstil, baja, dan barang lainnya yang siap ditangkap.
PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai dalam jalur yang tepat dalam memberantas praktik kartel dan mafia ekonomi di tahun pertama kepemimpinannya.
Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dianggap telah membawa perubahan fundamental dalam cara negara menegakkan otoritasnya.
Upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas mafia sumber daya alam (SDA) merupakan capaian strategis.
ANGGOTA DPR RI Dapil Jawa Barat IX Ateng Sutisna menyoroti kasus keracunan massal yang kembali terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumedang, Jawa Barat
Hadirnya hunian baru ini diharapkan mampu memotivasi personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk terus meningkatkan dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan layanan pengaduan pajak dan bea cukai langsung ke nomornya untuk merespons keluhan pengusaha soal tagihan di pelabuhan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk memeriksa kontainer pakan dan vitamin ternak asal Tiongkok
BEA Cukai Tanjung Priok bersama TNI Angkatan Laut gagalkan pemasukan peti kemas bermuatan ballpress (pakaian dan tas bekas).
Pembangunan pelabuhan KCN masih berlangsung secara bertahap dan ditargetkan rampung pada 2026.
Kejadian kemacetan di Tanjung Priok ini terjadi pada Rabu hingga Kamis (16-17 April 2025) dan dianggap sebagai indikasi adanya masalah besar dalam sistem logistik nasional Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved