Purbaya Siapkan Kanal Pengaduan Pajak dan Bea Cukai Langsung ke Nomornya

MENTRI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan layanan pengaduan pajak dan bea cukai yang dapat terhubung langsung ke nomornya. Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan sejumlah pengusaha mengenai banyaknya tagihan di pelabuhan yang membuat biaya operasional meningkat.

“Saya akan buka kanal langsung ke menteri, jadi mereka bisa ngadu ke situ,” kata Purbaya di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (13/10).

Purbaya menyebut, akan ada dua nomor WhatsApp yang disediakan: satu untuk pengaduan pajak, dan satu lagi untuk pengaduan kepabeanan dan cukai. Ia berencana meluncurkan layanan tersebut pada Selasa (14/10).

Baca juga : Purbaya Sidak Pelabuhan Tanjung Priok, Periksa Kontainer Pakan dan Vitamin Ternak Asal Tiongkok

“Mungkin besok akan saya luncurkan itu,” kata Purbaya.

Purbaya menghadiri kegiatan Jam Pimpinan bersama jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam rangka Hari Bea Cukai ke-7 di Auditorium Merauke, Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta. Dalam arahannya, ia mendorong evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak efektif di lapangan.

Purbaya juga menekankan pentingnya sinergi dengan kementerian/lembaga serta aparat penegak hukum untuk memperkuat penegakan aturan kepabeanan dan cukai. Ia menyoroti perlunya peningkatan sarana, prasarana, serta tata kelola sumber daya manusia untuk mendukung kinerja DJBC.

Baca juga : Purbaya Pastikan Anggito Abimanyu Tak Lagi Jadi Wamenkeu: Saya Akan Pegang Pajak dan Bea Cukai

Dalam sesi dialog, pegawai menyampaikan sejumlah tantangan terkait pengawasan, kebutuhan peralatan, serta penugasan di wilayah perbatasan dan terpencil. Menkeu meminta agar semua isu tersebut diinventarisasi untuk dibahas lebih lanjut sesuai kewenangan.

“Pengawasan sangat penting untuk menjaga integritas (Ditjen) Bea Cukai,” ujarnya.

Purbaya menutup arahannya dengan apresiasi kepada seluruh jajaran DJBC atas kontribusinya dalam menjaga arus barang, melindungi masyarakat, dan memperkuat penerimaan negara. (P-4)