Prabowo Minta Perbaiki Sistem, tidak Boleh Ada Mafia Dalam Pemerintah

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membongkar praktik mafia di tubuh pemerintahan yang selama ini memanfaatkan sistem birokrasi untuk kepentingan pribadi. Ia menekankan pentingnya keberanian memperbaiki sistem yang rusak agar negara benar-benar berpihak kepada rakyat dan bersih dari perilaku koruptif.

"Berani memperbaiki sistem. Kalau sistemnya salah, kita harus berani memperbaiki," ujar saat memberikan sambutan dalam kegiatan seremonial pemusnahan baran bukti narkoba 214,84 ton periode satu tahun pemerintahan di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10).

Menurut Prabowo, tidak boleh ada pihak yang merasa lebih cerdik dari pemimpin politik atau rakyat dan kemudian menggunakan posisi dalam pemerintahan untuk memperkaya diri. 

Baca juga : Ketegasan Presiden Prabowo Berantas Kartel Patut Diapresiasi

Ia menyebut perilaku semacam itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah negara dan menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mentolerir adanya pemerintah dalam pemerintah. 

"Tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah. Tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan. Tidak boleh ada orang pinter yang berada di dalam pemerintahan merasa dia bisa mengakali. Mengakali pemimpin politik, mengakali rakyat," kata Prabowo. 

Dia mengatakan dirinya mengetahui ada kelompok yang bercokol di birokrasi, memanfaatkan celah sistem untuk mencuri uang negara. Karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk membongkar praktik tersebut secara menyeluruh.

Baca juga : Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Negara tak Lagi Bisa Dinegosiasi

"Ada mereka-mereka yang bercokol menggunakan sistem untuk mencuri uang rakyat, uang negara. Ini harus kita bongkar sampai akar-akarnya," kata Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas upayanya menegakkan disiplin dan melakukan pembenahan internal. Menurutnya, Polri memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap negara hukum.

"Saya terima kasih sekali lagi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya yakin dan percaya saudara akan berhasil untuk menertibkan institusi Anda," ucapnya.

Ia menyatakan, semangat ketertiban dan sinergi harus diterapkan secara menyeluruh di seluruh institusi negara, termasuk TNI, kejaksaan, lembaga keuangan negara, dan lembaga pengawas. 

Menurutnya, masalah besar seperti penyelundupan dan korupsi tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan dengan kerja sama lintas sektor.

"Sama dengan yang lain, TNI juga harus tertib. Masalah penyelundupan itu masalah semuanya. Angkatan laut, bea cukai, polisi air, bakamla, KPLP. Itu semuanya harus bekerja sama," ujarnya. (Mir/M-3)