Selasa 01 Maret 2022, 18:19 WIB

KSAL: Arahan Presiden soal Sikap Tegak Lurus Jadi Evaluasi Internal TNI

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
 KSAL: Arahan Presiden soal Sikap Tegak Lurus Jadi Evaluasi Internal TNI

MI/MOH IRFAN
KSAL Laksamana TNI Yudo Margono (kedua kiri) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo (kiri).

 

KEPALA Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyinggung TNI dan Polri harus tegak lurus dalam mendukung program pemerintah akan dijadikan evaluasi internal. 

Hal itu disampaikannya usai acara Rapat Pimpinan TNI-Polri, Selasa (1/2).

"Kita tentunya harus introspeksi ke dalam tentang TNI-Polri beserta keluarga tetap harus tegak lurus untuk mendukung program-program pemerintah," ujar Yudo di Mabes TNI, Jakarta.

Yudo mewakili Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang berhalangan hadir karena sedang melaksanakan isolasi mandiri akibat terpapar covid-19. 

Ia memastikan, arahan presiden akan diimplementasikan agar prajurit TNI maupun Polri beserta keluarga tegak lurus dalam mendukung program pemerintah.

"Itu nanti menjadi teguran dan introspeksi bagi kami TNI-Polri, khsusnya TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, kita tekankan lagi supaya tidak terjadi seperti itu. untuk evaluasi ke dalam," jelasnya.

Baca juga: Jokowi: Tidak Ada Hak Demokrasi bagi Anggota TNI Polri

Sebelumnya saat memberikan sambutan, Jokowi meminta agar prajurit TNI-Polri mengimplementasikan kedisiplinan nasional. Sikap itu juga harus dilaksanakan bagi istri maupun suami prajurit. Presiden mewanti-wanti para istri prajurit agar tidak mengundang penceramah dalam kegiatan keagamaan.

"Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," kata Kepala Negara

"Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati," imbuh Jokowi.

Hal kecil lain yang diminta Jokowi untuk diperhatikan para prajurit adalah komunikasi melalui aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp. Misalnya, menyatakan sikap tidak setuju dengan program pemerintah terhadap pemindahan ibu kota negara (IKN).

"Kalau di dalam disiplin TNI-Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan," pungkasnya. (A-2)

Baca Juga

MI/Susanto

Paulus Waterpaw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Kamis 29 September 2022, 20:39 WIB
Barang bukti yang diserahkan beberapa video salah satunya video konferensi pers yang mengatakan bahwa mantan polisi berbahaya jika harus...
MI/MOH IRFAN

Ibu Brigadir J Berharap Kebenaran Terungkap dan Hadirkan Keadilan

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 29 September 2022, 20:17 WIB
Ibu dari Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J, berharap agar sidang kasus pembunuhan anaknya nanti dapat mengungkapkan...
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Mantan Kolega di KPK: Febri Mestinya di Pihak Publik, Bukan Sambo

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Kamis 29 September 2022, 20:02 WIB
Yudi mengatakan bahwa sudah muncul sentimen negatif dari publik atas keputusan Febri dan Rasamala menjadi kuasa hukum Sambo dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya